mengatakan yang meminta agar sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru diundur menjadi Rabu 9 Desember 2026.
Hal tersebut disampaikan Muzani usai menggelar rapat gabungan bersama semua fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Muzani menyebut Prabowo telah mengirim surat resmi yang mengusulkan agar sidang paripurna diundur dari awalnya 2 Desember menjadi 9 Desember.
"Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember," kata Muzani.
Muzani menyebut rapat gabungan setuju sidang paripurna pemilihan wakil presiden diundur satu minggu menjadi 9 Desember.
"9 Desember 2026 hari rabu adalah hari yang sudah disepakati untuk paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wapres sekaligus pelantikan dan pengesahan wapres RI," ujarnya.
Muzani mengatakan MPR juga sudah membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc terkait proses pemilihan hingga pelantikan wapres baru nanti.
Tim verifikasi dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, sedangka tim ad hoc diketuai oleh Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11).
Prabowo akan mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR untuk dipilih mengisi posisi wakil presiden sisa masa jabatan periode 2024-2029.
Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan kedua nama tersebut beserta dengan kelengkapan persyaratannya kepada MPR. Hal ini didasari dari Pasal 136 Tata Tertib MPR.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan partainya tidak akan mengusulkan kader untuk menjadi wapres.
Menurut Zulhas, PAN beserta sejumlah partai koalisi sepakat untuk mendukung calon dari Partai Gerindra.
"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," ujar Zulkifli Hasan dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (15/11).