JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum, Wahiduddin Adams, menyoroti besarnya dukungan finansial dan jaringan terorganisasi di balik gerakan kelompok pendukung Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ). Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya instrumen hukum yang kuat untuk mengatur upaya pencegahan penyebaran budaya LGBTQ di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Wahiduddin mengoreksi anggapan bahwa dukungan dana bagi kelompok tersebut hanya berada pada kategori kuat. Berdasarkan pengalamannya serta rujukan dari berbagai pihak, dia mengungkapkan dana yang mengalir jauh melampaui perkiraan biasa.
"Tadi saya terusik pertanyaan-pernyataan dari Wakil Menteri Agama tadi bahwa teroris, narkoba, LGBT ini kuat dananya. Enggak benar, pak, lebih kuat sekali ternyata. Bukan hanya kuat, tapi lebih kuat dan dahsyat. Jadi kalau bapak tadi bilang kuat, enggak benar. Dahsyat, pak," kata Wahiduddin dalam forum Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI di Hotel Millenium, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Wahiduddin menambahkan, kekuatan finansial dan tekanan dari jaringan tersebut sempat terlihat secara nyata dalam proses legislasi nasional sebelumnya, termasuk saat pembahasan materi hukum terkait kesusilaan. Menurut dia, kelompok ini memiliki daya gedor dan resistensi yang sangat masif ketika menghadapi upaya pembentukan regulasi yang tidak sejalan dengan pandangan mereka.
Ia menerangkan, Jusuf Kalla (JK) pernah menguraikan angkanya. Pada saat uji materi UU KUHP yang lama Pasal 284 tentang Perzinahan, kelompok ini paling keras menentang dan waktu itu ingin menggagalkan rancangan revisi KUHP tersebut.
"Mereka beranggapan lebih baik mewarisi hukum kolonial daripada berubah lebih Pancasilais. Nah, oleh sebab itu, betul, pak. Jadi tidak hanya kuat, tapi sangat kuat, pak," ujar Wahiduddin, dikutip Republika dari laman MUI Digital.
Wahiduddin menekankan, Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang kuat, setingkat undang-undang, untuk membentengi ketahanan nasional dari ancaman disrupsi nilai sosial.
Dia menjelaskan ormas-ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta MUI telah memiliki fatwa dan pandangan keagamaan yang mapan. Meski demikian, instrumen keagamaan tersebut memerlukan penguatan legalitas formal dalam bentuk undang-undang agar penegakannya di lapangan memiliki kepastian hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, seperti yang kerap terjadi pada penerapan Peraturan Daerah (Perda) di masa lalu.
Melalui draf naskah akademik yang sedang disiapkan Kementerian Agama RI, MUI berharap regulasi pencegahan ini dapat segera dikawal pembahasannya melalui Badan Legislasi DPR RI. Hal ini dinilai mendesak mengingat masifnya arus pengaruh budaya global serta sokongan sumber daya yang masif dari kelompok pro-LGBTQ di tingkat nasional maupun internasional.