JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan sektor jasa keuangan di daerah melalui pengukuhan Kepala Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (OJK Jabodebek) Wan Nuzul Fahcri. Pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan pentingnya peningkatan pengawasan sektor jasa keuangan dan penguatan tata kelola di sektor jasa keuangan di tengah beragamnya tantangan yang menghadang. Ia menekankan, tata kelola yang baik dapat berperan lebih optimal dalam mendukung program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau tata kelolanya dilakukan dengan baik, governance-nya juga diterapkan dengan baik, kemudian sektor jasa keuangan akan semakin mampu membantu pelaksanaan program-program masyarakat di daerah,” ujar Friderica dalam acara Pengukuhan Kepala OJK Jabodebek di Gedung AA Maramis, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dengan dikukuhkannya Kepala OJK Jabodebek, diharapkan ada optimalisasi upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Menurutnya, sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan menjadi faktor penting dalam memperluas akses keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan OJK selama ini telah berjalan dengan cukup baik. Sinergi tersebut turut mendukung berbagai program pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor jasa keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Di antara langkah yang menjadi sorotan Pramono adalah upaya mendorong digitalisasi pasar di Jakarta. Saat ini, sebanyak 93 dari 153 pasar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dengan nilai transaksi tercatat lebih dari Rp 663 miliar.
Selain itu, upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah juga terus didorong. Ia menyebut Jakarta mendapatkan apresiasi terbaik di wilayah Jawa-Bali untuk TPAKD.
“Kami berharap indeks literasi keuangan Jakarta yang saat ini mencapai 84,01 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 99,74 persen dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui koordinasi yang baik,” ujar Pramono.
Pramono berharap sinergi dengan OJK dapat terus diperkuat di bawah kepemimpinan Kepala OJK Jabodebek yang baru agar berbagai program pengembangan sektor jasa keuangan dan peningkatan akses keuangan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Melalui kepemimpinan yang baru, OJK Jabodebek diharapkan dapat melanjutkan berbagai inisiatif yang telah berjalan serta meningkatkan kualitas pengawasan dan pelindungan konsumen di wilayah kerjanya.
Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dinilai menjadi kunci dalam mendorong sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.