ANTALYA – Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang untuk mendukung konservasi 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap perlindungan spesies ikonik. Skema ini membuka peluang pendanaan dari sektor swasta, lembaga filantropi, lembaga keuangan, hingga mitra internasional agar perlindungan kawasan konservasi tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
Rencana tersebut dipaparkan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional dalam Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki. Pemerintah tengah menyusun berbagai instrumen untuk menghimpun dan menyalurkan pendanaan bagi pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.
Ketua Satgas Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies terancam punah. Perlindungan kawasan tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan jangka panjang agar program konservasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan. Melalui Satgas ini, kami berupaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk mendukung perlindungan taman nasional, spesies ikonik, dan lanskap prioritas. Keberhasilannya harus terlihat pada ekosistem yang terjaga dan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi,” kata Hashim, yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi.
Satgas tersebut dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Dalam forum COP31, satgas menghimpun masukan internasional untuk penyusunan draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia.
Dokumen tersebut memuat peta jalan pembentukan wadah investasi konservasi nasional atau national conservation investment vehicle. Wadah ini dirancang untuk menghimpun, menggabungkan, dan menyalurkan pendanaan dari berbagai sumber, sekaligus memperkuat pendapatan di tingkat taman nasional melalui ekowisata, kemitraan strategis, dan model usaha berkelanjutan lainnya.
Dalam sesi panel, satgas memaparkan sejumlah instrumen pembiayaan yang dapat dikembangkan. Pilihannya meliputi kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit), pendanaan permanen berbasis proyek (Project Finance for Permanence atau PFP), obligasi konservasi satwa liar (Wildlife Conservation Bonds), serta pembiayaan berbasis hasil (outcome-based finance) yang merujuk pada model Rhino Bond.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, pemerintah berkomitmen mengembangkan pembiayaan inovatif untuk memperkuat pengelolaan taman nasional. Pemerintah ingin mengembangkan proyek percontohan menjadi platform nasional yang menghubungkan sumber pendanaan, kelembagaan, pengelolaan di lapangan, dan hasil konservasi yang terukur.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.
Menurut Rohmat, pemerintah memprioritaskan pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen dengan manfaat konservasi, pembenahan regulasi dan fleksibilitas keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah transformasi Badan Layanan Umum (BLU) di empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme dan persetujuan yang berlaku.
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota satgas Aditya Bayunanda menyambut penyusunan arsitektur pembiayaan konservasi tersebut. Ia menilai pendekatan terstruktur yang dikembangkan pemerintah dapat membuka peluang kolaborasi lebih luas.
“Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia,” ujar Aditya.
Menurut dia, kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global dapat mengubah model pendanaan konservasi. Pendanaan yang selama ini banyak bertumpu pada sumbangan diharapkan berkembang menjadi model berbasis investasi yang mendukung ekonomi positif-alam atau nature-positive economy.
Penyusunan White Paper sebelumnya dibahas dalam konsultasi nasional pada 2 November 2026. Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah, organisasi nonpemerintah, masyarakat sipil, korporasi, dan ahli konservasi.
Promosi inisiatif pembiayaan konservasi di COP31 juga melanjutkan diplomasi dan penjajakan pasar yang dilakukan Indonesia. Sejumlah agenda sebelumnya mencakup pengenalan Inisiatif Konservasi Gajah Peusangan (PECI) di Lancaster House serta dialog dengan investor dalam London Climate Action Week.
Forum di COP31 turut melibatkan mitra internasional, antara lain perwakilan Pemerintah Inggris Ruth Davis, Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Pemerintah berharap kolaborasi tersebut dapat mendukung penyediaan keahlian teknis, studi kelayakan, dan pendanaan awal untuk pengembangan skema konservasi di Indonesia.