Proses pembukaan Lahan Usaha Tani (LUT) untuk masyarakat pengungsi erupsi di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berakhir ricuh.
Dalam insiden itu, tiga aparat kepolisian mengalami luka-luka, satu unit mobil dinas dan tiga sepeda motor milik Pemkab Karo dibakar.
Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho melalui Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha mengatakan petugas gabungan yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan diduga mendapat serangan dari sejumlah massa. Polri menyayangkan terjadinya insiden kekerasan dalam proses penyiapan lahan tersebut.
"Setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan, namun tidak boleh melalui tindakan kekerasan, penganiayaan ataupun perusakan fasilitas," ujar AKP Pedoman Maha, Jumat (13/11).
Lahan Usaha Tani Siosar merupakan bagian dari program relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung periode 2010-2016. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.
"Setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman dan menjalani kehidupan di pengungsian, pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan hunian tetap (huntap) dan lahan usaha tani sebagai sumber penghidupan serta penopang perekonomian keluarga," jelasnya.
Namun, proses penyediaan lahan tersebut sebelumnya menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga penyelesaiannya harus melalui tahapan hukum yang cukup panjang.
"Setelah ada putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada 2026, proses penyiapan lahan usaha tani akhirnya mulai dilaksanakan pada 6 November 2026," urainya.
Dia menegaskan aparat penegak hukum akan melakukan penanganan secara profesional dan menyeluruh terhadap insiden tersebut, termasuk mendalami dugaan pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas, pembakaran kendaraan dinas, serta kemungkinan pihak-pihak lain yang terlibat.
"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara profesional," tambahnya.
Di sisi lain, penyelesaian persoalan lahan Siosar juga diharapkan tetap memperhatikan kepastian hukum, hak masyarakat pengungsi, serta aspirasi warga setempat yang menyampaikan penolakan.
Polri mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mempercayakan penanganan persoalan tersebut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Jangan sampai persoalan lahan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum justru menimbulkan korban dan memperlebar konflik di tengah masyarakat," tutupnya.