Pemerintah akan Tebar Insentif PPN di Libur Nataru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

"Ada beberapa insentif yang sifatnya PPN yang udah kita mulai lakukan untuk periode liburan Natal dan Tahun Baru. Nanti detailnya kita uraikan, ya," ujar Suahasil, dikutip dari Antara, Senin (9/11/2026).

Pemberian insentif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi selama libur akhir tahun.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026 yang mengatur pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Fasilitas tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan periode penerbangan mulai 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Kebijakan itu mencakup PPN atas tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) tiket pesawat, sedangkan layanan tambahan seperti bagasi dan pemilihan kursi tetap mengikuti ketentuan PPN yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) diprioritaskan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan.

Saat ini, pemerintah tengah merampungkan proses penyaluran bantuan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus memutakhirkan data penerima.

Airlangga menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi dan verifikasi data terus dipacu agar penyaluran BSU dapat terealisasi sesuai jadwal pada November 2026.

“Ya ini masih diproses di Keuangan,” kata Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Airlangga menegaskan, kriteria utama penerima BSU adalah pekerja yang memiliki batas gaji maksimal di bawah Rp 3 juta. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini sedang menyaring dan menyinkronkan data calon penerima agar bantuan tepat sasaran.

“Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Sekarang datanya masih disiapkan dan diolah di Kemenaker,” ujar Airlangga.

Di samping program bantuan tunai BSU, pemerintah juga menyiapkan skema insentif perpajakan bagi kelompok pekerja kelas menengah melalui fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas keringanan pajak ini diberikan kepada pekerja dengan tingkat penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan.

“Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta,” tambah Airlangga.

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah secara tegas memisahkan jaring pengaman ekonomi berdasarkan strata pendapatan pekerja: penyaluran BSU difokuskan untuk menjaga daya beli pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, sedangkan skema PPh 21 DTP menopang kelangsungan konsumsi pekerja hingga batas gaji Rp 10 juta.