Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sesi Sumatra di Medan, Sumatra Utara, Kamis (12/11).
Mengusung tema "Dari Sumber Daya Menuju Kesejahteraan Bersama Hilirisasi Hutan, Perkebunan & Manufaktur - Akselerasi Ekonomi Sumatra", forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antarpemimpin daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, khususnya dari sektor kehutanan, perkebunan, dan manufaktur.
Forum tersebut menghadirkan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sebagai pembicara kunci.
Sejumlah kepala daerah juga dijadwalkan berbagi pengalaman dan strategi pengembangan ekonomi, yakni Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Sumatra Selatan, Wali Kota Medan, dan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI).
Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Dari sisi kewilayahan, Sumatra menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan porsi 22,55 persen, setelah Jawa sebesar 56,05 persen.
Meski memiliki kontribusi besar, pertumbuhan ekonomi Sumatra pada periode yang sama tercatat 4,95 persen. Angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari 10 provinsi di Sumatra, Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,52 persen. Berikutnya Sumatra Selatan sebesar 5,06 persen, Lampung 5,02 persen, Sumatra Utara 4,86 persen, Kepulauan Bangka Belitung 4,82 persen, Sumatra Barat 4,69 persen, Bengkulu 4,66 persen, Riau 4,65 persen, Aceh 4,13 persen, dan Jambi 3,91 persen.
Padahal, Sumatra memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Kawasan ini menyumbang sekitar 70-75 persen produksi karet nasional dan 60 persen produksi crude palm oil (CPO) Indonesia.
Potensi tersebut menjadi modal untuk mengembangkan industri pengolahan dan memperkuat nilai tambah ekonomi di daerah.
Namun, sebagian komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, potensi nilai tambah belum sepenuhnya dinikmati masyarakat di daerah penghasil. Tantangan lain mencakup kesenjangan antarwilayah dan konektivitas logistik yang perlu diperkuat.
Kehadiran kepala daerah dalam forum ini diharapkan memperkuat sinergi pengembangan ekonomi antarkawasan. Gubernur Kepulauan Riau dan Sumatra Selatan, Wali Kota Medan, serta Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) dijadwalkan berbagi pengalaman mengenai pengembangan potensi ekonomi daerah.
Medan, misalnya, memiliki peran sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri pengolahan di Sumatra Utara. Sementara Kabupaten OKI memiliki potensi perkebunan, pertanian, dan pengolahan hasil bumi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah lokal.
Melalui kolaborasi tersebut, Sumatra diharapkan tidak hanya menjadi pemasok komoditas nasional, tetapi juga berkembang sebagai pusat industri yang kuat dan mandiri.
Dengan hilirisasi, penguatan rantai pasok, serta kerja sama lintas wilayah, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dirasakan lebih merata hingga masyarakat pedesaan.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari semangat "Daerah Kuat Indonesia Berdaulat", dengan menjadikan potensi unggulan daerah sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional.
(inh)