Sampang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur, memperkuat kemitraan dengan Kejaksaan Negeri dan Polres setempat, terkait penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa sebagian calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal wilayah itu.
"Selain untuk menangani kasus yang telah terjadi, kemitraan dengan ketua institusi ini juga dalam rangka pencegahan," kata Bupati Sampang Slamet Junaidi di Sampang, Jumat.
Menurutnya, kasus pekerja migran ilegal di Kabupaten Sampang tergolong banyak, termasuk yang menjadi korban TPPO.
Salah satunya dialami Nurul Hasanah, yang diduga telah menjadi korban TPPO di Libya dan berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Rabu (18/11/2026) setelah melalui upaya penyelamatan yang panjang.
Perempuan itu awalnya dijanjikan bekerja di Uni Emirat Arab (Dubai) dan sempat berada di sana selama 13 hari sebelum diberangkatkan ke Libya.
Selama sekitar sembilan bulan di Libya, perempuan tersebut mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tangan kanannya patah tulang. Ia juga bekerja di bawah tekanan, diduga mengalami penyiksaan oleh agen dan pengguna jasa, serta hanya menerima gaji selama dua bulan.
Nurul Hasanah sempat kesulitan pulang karena berada di Kota Benghazi yang merupakan wilayah konflik dan diminta tebusan sebesar 7.000 dolar AS.
"Namun berkat adanya sinergi dengan Kejaksaan Negeri, Polres Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tripoli di Libya, Nurul akhirnya berhasil dipulangkan," kata Bupati Slamet Junaidi.
Menurutnya, kasus yang menimpa Nurul Hasanah ini bukan yang pertama.
"Karena itu ke depan kemitraan dengan dua institusi penegak hukum, yakni Kejari dan Polres Sampang akan kami perkuat," katanya.
Selain untuk menegakkan hukum, sosialisasi melalui pendekatan hukum perlu gencar dilakukan, agar oknum yang biasa melakukan praktik TPPO tidak terjadi lagi.
"Target jangka panjang yang kami inginkan, agar masyarakat bisa memiliki kesadaran hukum terkait dampak negatif dari bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal, termasuk kepada oknum sponsor yang melakukan perekrutan secara tidak benar," kata Bupati Slamet Junaidi.