Politik

Pemkot dan DPRD Padang Sepakati APBD 2027 Sebesar Rp2,8 Triliun

Pemkot dan DPRD Padang Sepakati APBD 2027 Sebesar Rp2,8 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang pada 20 November 2026.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan bahwa anggaran yang telah disepakati akan diarahkan untuk membiayai program prioritas daerah. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Dukungan dan sinergi legislatif sangat penting untuk mewujudkan visi, misi, serta program unggulan Pemkot Padang," ujar Fadly Amran di Padang, Jumat. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap APBD 2027.

Rapat paripurna tersebut memiliki tiga agenda utama. Selain penetapan APBD, juga dilakukan penetapan Rencana Kerja DPRD tahun 2027 dan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027.

Fokus Pembangunan dan Sektor Pertumbuhan Ekonomi Baru

Fadly Amran menegaskan komitmen Pemkot Padang untuk melanjutkan pembangunan dengan memprioritaskan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa pembangunan harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru.

“Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus dikembangkan,” ujarnya. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah juga tengah mengkaji alternatif sumber pendanaan agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

APBD Kota Padang secara umum diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan guna mewujudkan kota pintar (smart city) dan kota sehat yang berlandaskan agama dan budaya. Tujuan akhirnya adalah menuju kota yang maju dan sejahtera.

Usulan 19 Ranperda dalam Propemperda 2027

Selain pembahasan APBD, Pemkot Padang juga mengusulkan 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Propemperda tahun 2027. Usulan tersebut terdiri atas tiga Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan tiga Ranperda baru.

Tiga Ranperda rutin meliputi Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028. Sementara itu, Ranperda lanjutan akan mengatur berbagai hal seperti Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2026–2055.

Adapun tiga Ranperda baru yang diusulkan adalah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan. Fadly Amran menekankan bahwa keselarasan antara perencanaan pembangunan dan regulasi daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas.

"Penyusunan kebijakan anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah diharapkan dapat terlaksana dengan baik, sehingga seluruh program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang," pungkasnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara