Politik

Pemprov Sulbar Prioritaskan Empat Persoalan Sosial pada 2027

Pemprov Sulbar Prioritaskan Empat Persoalan Sosial pada 2027

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menetapkan empat persoalan sosial sebagai prioritas penanganan pada tahun 2027. Keempat isu tersebut meliputi stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah (ATS), dan pencegahan perkawinan anak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Sulbar, Amujib, menyatakan bahwa keempat persoalan ini saling berkaitan dan seringkali menyasar keluarga yang sama. Oleh karena itu, strategi penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

Inovasi Keterpaduan Lintas Sektoral

Amujib menjelaskan bahwa program ini akan dijalankan melalui inovasi keterpaduan di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulbar memberikan layanan maksimal sesuai tugas sektoralnya. “Jadwal program, sasaran, dan tindak lanjutnya akan saling terhubung,” ujarnya dalam keterangan di Makassar, Minggu.

Menurutnya, program prioritas ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni Sulbar maju dan sejahtera melalui Panca Daya. Fokus utamanya adalah pada misi pengentasan kemiskinan serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Evaluasi dan Intervensi Bersama Mitra

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Rahyati Rauf, menambahkan bahwa pelaksanaan program akan dievaluasi dan diintervensi bersama sejumlah mitra. Mitra yang terlibat antara lain Kementerian Agama Sulbar, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulbar, dan perusahaan perkebunan sawit PT Manakarra Unggul Lestari.

“Evaluasi program dilaksanakan agar kendala yang dihadapi, dukungan yang masih dibutuhkan mitra, maupun hasil yang akan dicapai dapat diketahui untuk diatasi,” kata Rahyati.

Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 17 desa dan kelurahan di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu yang menjadi sasaran pelaksanaan program bersama para mitra. Sejumlah intervensi yang disiapkan meliputi rehabilitasi puskesmas, dukungan bagi kader posyandu, serta pemberian makanan tambahan kepada masyarakat.

Program lainnya mencakup bantuan gizi, pemberdayaan usaha mikro, bantuan pendidikan, santunan bagi masyarakat kurang mampu, hingga dukungan pembangunan rumah tidak layak huni. Data penerima manfaat akan disinkronkan melalui aplikasi program terpadu agar mitra lebih mudah melaporkan kegiatan dan pemerintah dapat memantau perkembangan intervensi secara berkala.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara