JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta mengajak pengusaha mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027. Jumlah UMP tahun depan telah ditetapkan sebesar Rp 6.136.941 per bulan.
"Bagi pekerja, yang penting adalah berapa yang bisa dibawa pulang. Bagi pengusaha, yang harus dipastikan adalah upah itu bisa dibayar setiap bulan. Dua kepentingan ini harus kita jaga bersama," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Diana mengajak pengusaha mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 yang ditetapkan sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendampingi perusahaan yang kesulitan memenuhi ketentuan baru, terutama mereka yang menghadapi kenaikan biaya saat penjualan belum ikut naik.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2027 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Besarannya naik Rp 407.065 atau 7,10 persen dari UMP 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, unsur pengusaha mengusulkan Rp 6.047.598, sedangkan serikat pekerja mengajukan Rp 6.210.040. Usulan pengusaha sendiri sudah memuat kenaikan Rp 317.722 atau sekitar 5,54 persen dari UMP tahun berjalan.
Angka akhir yang ditetapkan gubernur mengikuti usulan pemerintah, yakni Rp 89.343 per bulan di atas usulan pengusaha. Menurut Diana, pengusaha wajib memahami bahwa upah pekerja ikut menggerakkan penjualan di pasar, warung, dan toko.
Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang 63,24 persen dari perekonomian Jakarta pada triwulan II 2026. Di sisi lain, kemampuan setiap perusahaan menanggung tambahan biaya berbeda, terutama bagi usaha yang mempekerjakan banyak orang dan menghadapi tekanan pada pendapatan.
"Kita harus tetap mentaati regulasi yang ada,” ucap Diana.
Dengan demikian, dia berharap Pemprov DKI membuka ruang konsultasi bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dan mengutamakan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi. Menurutnya, pekerja perlu mendapat kepastian mengenai hak mereka, sementara perusahaan perlu ruang untuk menjelaskan kondisi keuangannya secara terbuka.
Diana juga mengajak pengusaha memulai dialog dengan pekerja sejak dini. "Kalau ada kesulitan, mari duduk bersama sejak awal. Pekerja perlu tahu kondisi usahanya, dan pengusaha perlu mendengar apa arti kenaikan ini bagi keluarga pekerja. Dari keterbukaan itu, kita bisa mencari jalan untuk menjaga pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan," katanya.