Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai kabar yang beredar di media sosial bahwa pemerintah akan mengenakan pajak terhadap semua transaksi ekonomi, termasuk usaha kecil.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan pada prinsipnya setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan sepanjang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
"Terkait pengenaan pajak bagi tukang cukur dan tukang pijat, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan," ujar Inge kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (10/11/2026).
Inge menggarisbawahi kewajiban pembayaran pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi timbul apabila penghasilan netonya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Menurutnya, perlakuan perpajakan bagi tukang cukur dan tukang pijat perlu dilihat berdasarkan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, yang bersangkutan dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan final untuk usaha mikro kecil dan menengah sebesar 0,5% sesuai ketentuan.
Namun, apabila penghasilannya termasuk kategori jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghitungan pajaknya mengikuti ketentuan umum pajak penghasilan orang pribadi dan tidak menggunakan skema pajak penghasilan final untuk usaha mikro kecil dan menengah sebesar 0,5%.
Dengan demikian, pengenaan pajak tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jenis jasa yang diberikan, tetapi juga memperhatikan karakteristik kegiatan, hubungan kerja, serta sumber penghasilan yang diterima.
"Pemerintah tetap memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi masyarakat dan memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak," ujarnya.
Kabar ini sebenarnya mencuat usai pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menjadi viral di media sosial. Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengungkapkan besarnya aktivitas ekonomi Indonesia yang belum tercatat dalam produk domestik bruto (PDB), nilainya diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun. Besarnya nilai tersebut disebabkan oleh masih banyaknya transaksi ekonomi yang tidak masuk dalam pencatatan resmi.
Hashim mengatakan, berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 35%-40% aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat. Kondisi ini membuat ukuran ekonomi Indonesia yang tercermin dalam PDB resmi dinilai belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas ekonomi sebenarnya.
Hashim menjelaskan, aktivitas ekonomi yang tidak tercatat itu bukan selalu transaksi ilegal. Sebagian terjadi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat yang tidak disertai bukti transaksi atau pencatatan perpajakan.
Dia mencontohkan jasa tukang cukur rambut dan tukang pijat yang datang ke rumah. Pembayaran dilakukan secara langsung tanpa kuitansi sehingga transaksi tersebut tidak tercatat dan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
"Saya biasanya tukang rambut datang ke apartemen saya sekali sebulan. Dia charge fee, upah. Dan upah itu saya bayar tanpa kuitansi. Dan karena tanpa kuitansi, PPN 11% tidak dipungut," ujar Hashim.
[Gambas:Video CNBC]