PT Pertamina (Persero) memperkuat kemitraan strategis lintas sektor untuk mendorong transisi energi dan menjaga ketahanan energi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan energi rendah karbon serta kerja sama dengan pemerintah, pelaku industri, lembaga pembiayaan, dan penyedia teknologi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi strategi pertumbuhan ganda atau Dual Growth Strategy Pertamina. Strategi tersebut berfokus pada penguatan bisnis energi eksisting sekaligus mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menyampaikan hal tersebut dalam panel diskusi bertajuk From Vision to Investment: Building ASEAN's Transport Decarbonization Ecosystem di ASEAN Pavilion, pada rangkaian COP31 di Antalya, Turki, Senin (9/11).
Diskusi tersebut turut menghadirkan Member of Management Committee KfW Olaf Zymelka, Director for Energy Security & International Relations European Commission Beatriz Yordi, Senior Advisor on Environment Kementerian Perhubungan RI Robby Kurniawan, serta Managing Director KPMG Blythe Chorn. Adapun keynote speech disampaikan Deputy Coordinating Minister for Connectivity, Odo R.M. Manuhutu.
Agung memaparkan, melalui strategi pertumbuhan ganda, Pertamina berupaya menjaga ketahanan energi nasional dan kawasan di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat.
Perusahaan juga mendukung target dekarbonisasi lewat pengembangan portofolio energi baru terbarukan dan rendah karbon. Strategi itu dijalankan dengan prinsip ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), dan keberterimaan (acceptability).
"Negara-negara berkembang menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat sembari mempercepat agenda dekarbonisasi. Pertamina percaya bahwa ketahanan energi dan transisi energi harus berjalan beriringan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).
Di sektor transportasi, Pertamina mengembangkan sejumlah solusi energi rendah karbon. Inisiatif tersebut meliputi biodiesel B50, Pertamax Green 95 berbasis bioetanol, Sustainable Aviation Fuel (SAF), dan ekosistem hidrogen.
Pertamina juga bekerja sama dengan Transjakarta untuk mengembangkan bus hidrogen. Kerja sama ini ditujukan untuk mendorong dekarbonisasi transportasi publik dan meningkatkan kualitas udara bagi masyarakat.
Dalam pengembangan SAF, Pertamina memanfaatkan minyak jelantah (used cooking oil/UCO) sebagai bahan baku utama. Langkah ini sekaligus membangun ekosistem ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat dan koperasi.
Green Refinery Cilacap ditargetkan memproduksi sekitar 288 ribu kiloliter SAF dan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per tahun mulai 2029. Produksi tersebut diharapkan memperkuat kemandirian energi dan mendukung dekarbonisasi sektor penerbangan.
Agung menilai percepatan transisi energi di ASEAN membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku industri, lembaga pembiayaan, penyedia teknologi, dan pengguna energi. Pertamina pun mendorong terbentuknya kemitraan strategis di kawasan.
Kemitraan itu mencakup penguatan rantai pasok bahan baku, pengembangan teknologi, pembiayaan proyek energi bersih, dan harmonisasi standar keberlanjutan di tingkat regional.
Beatriz Yordi dari European Commission sejalan dengan pandangan tersebut. Ia menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam dekarbonisasi transportasi, mulai dari infrastruktur, teknologi, investasi, hingga kebijakan pendukung.
Pengalaman Uni Eropa menerapkan Emissions Trading System (ETS) dan mendorong elektrifikasi transportasi disebut menunjukkan perlunya sinergi lintas sektor. Transisi energi juga dinilai tidak hanya mengurangi emisi, tetapi memberi manfaat bagi kualitas udara dan kesehatan publik.
Robby Kurniawan dari Kementerian Perhubungan RI menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, dekarbonisasi sektor transportasi bukan sekadar transisi energi. Hal ini merupakan transformasi mobilitas, logistik, ketahanan energi, dan daya saing ekonomi.
Menurut dia, dekarbonisasi merupakan transformasi mobilitas, logistik, ketahanan energi, dan daya saing ekonomi. Karena itu, diperlukan setidaknya tiga upaya, yakni tata kelola terintegrasi, pelaksanaan proyek investasi, dan kolaborasi di tingkat regional.
Blythe Chorn dari KPMG menyoroti pentingnya kemitraan dan ekosistem investasi untuk mempercepat proyek energi rendah karbon. Ia menyebut ketersediaan pendanaan saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan proyek.
Proyek, menurut dia, perlu didukung kepastian regulasi, stabilitas kebijakan, dan skema pembiayaan inovatif seperti blended finance. Skema itu dirancang sesuai kebutuhan dan karakteristik proyek.
Kolaborasi lintas negara di ASEAN juga dinilai membuka peluang untuk meningkatkan skala proyek dan memperbesar dampak investasi. Selain itu, kolaborasi dapat memobilisasi sumber pendanaan yang lebih luas.
Pendekatan kolaboratif yang didorong Pertamina disebut penting untuk membangun ekosistem transisi energi yang bankable dan berkelanjutan di kawasan.
Melalui strategi pertumbuhan ganda dan penguatan kemitraan strategis, Pertamina optimistis dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Perusahaan juga menargetkan terjaganya ketahanan energi dan tercapainya Net Zero Emission Indonesia.
(rir)