Politik

Pesan Bamsoet di Hari Pahlawan: Tak Boleh Ada yang Mainkan Keamanan Negara

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo. (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan peringatan Hari Pahlawan 10 November harus menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Ia menekankan tidak boleh ada yang bermain dengan pengkhianatan apalagi upaya makar.

"Para pahlawan telah merebut kemerdekaan dengan darah dan pengorbanan. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan itu benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat, pangan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, rumah yang manusiawi, serta kesempatan hidup yang adil bagi seluruh anak bangsa," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (10/11/26).

Bamsoet mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk bergerak cepat. Namun negara harus memastikan setiap keluarga memiliki jalan keluar dari kemiskinan melalui pendidikan, keterampilan, akses permodalan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan kesempatan berusaha yang nyata.

"Melawan kemiskinan dan ketimpangan adalah kepahlawanan masa kini. Negara tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Yang lebih penting adalah membuka jalan agar rakyat mampu berdiri di atas kaki sendiri, memiliki pekerjaan, usaha, keterampilan, dan masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Bamsoet lantas membeberkan agenda pemerintahan Prabowo Subianto yaitu memperkuat swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, pembangunan perumahan rakyat, serta penguatan ekonomi desa merupakan bagian dari perjuangan mewujudkan kemandirian nasional. Kedaulatan pangan, lanjut Bamsoet, harus diwujudkan melalui keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan, modernisasi irigasi, kepastian pupuk dan benih, perbaikan rantai distribusi, serta stabilitas harga yang melindungi produsen maupun konsumen.

"Dulu para pahlawan mengusir penjajahan dari tanah air. Kini kita harus mengusir ketergantungan ekonomi, ketergantungan pangan, ketergantungan energi, dan ketergantungan teknologi. Bangsa besar tidak cukup hanya kaya sumber daya; bangsa besar harus mampu mengolah kekayaannya bagi kemakmuran rakyatnya sendiri," ujarnya.

Bamsoet menambahkan, semangat kepahlawanan harus diterjemahkan dalam tata kelola pembangunan yang baik. Pemerintah dan sejumlah elemen lainnya harus berjalan dalam satu barisan kebangsaan.

"Gotong royong adalah kekuatan asli Indonesia. Ketika pemerintah bekerja dengan arah yang jelas, dunia usaha berinvestasi dan menciptakan nilai tambah, perguruan tinggi melahirkan inovasi, serta rakyat diberi ruang untuk tumbuh, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan. Ia menjadi tujuan yang sangat mungkin kita capai," ucap Bamsoet.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak generasi muda menjadikan Hari Pahlawan sebagai panggilan untuk berkarya. Semangat kepahlawanan, katanya, harus jadi benteng moral dalam menghadapi setiap tindakan yang mengancam wibawa negara, stabilitas pemerintahan, serta persatuan nasional.

Bamsoet lalu menyinggung kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Ia meminta kasus tersebut diproses secara transparan. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan negara karena berpotensi membocorkan arah kebijakan strategis, komunikasi pemerintahan, dan langkah-langkah negara dalam menjaga keamanan nasional.

"Pahlawan mengorbankan jiwa untuk mendirikan dan mempertahankan republik ini. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi siapa pun untuk bermain-main dengan keamanan negara, merusak kewibawaan Presiden, atau menunggangi situasi demi memecah persatuan bangsa. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi makar dan pengkhianatan terhadap negara bukanlah demokrasi," ujar Bamsoet.

Menurut Bamsoet, masyarakat juga tidak boleh mudah terprovokasi untuk membelah bangsa. Perbedaan pandangan politik harus disalurkan melalui mekanisme demokrasi.

"Pada Hari Pahlawan, kita tegaskan kembali persatuan nasional bukan barang yang bisa ditawar. Negara harus tegas terhadap setiap ancaman, rakyat harus cerdas menghadapi provokasi, dan seluruh elemen bangsa harus berdiri tegak menjaga pemerintahan yang sah serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya.