JAKARTA - Sikap partai politik terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin gamblang. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan tersebut sedang dipertimbangkan dan difinalisasi PKB.
Dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal.
"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," katanya.
Menurut dia, PKB tidak sedang berpindah haluan, tetapi sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat.
Dia menjelaskan Hak Angket merupakan salah satu opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah. Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional.
"Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki," katanya.