Kediri (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan pencatatan data melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP), guna meningkatkan akurasi pelaporan sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting.
Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak mengatakan pencatatan data yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memantau perkembangan program Posyandu dan kondisi kesehatan masyarakat.
"Saya juga optimistis tren prevalensi stunting dapat terus menurun dari tahun ke tahun melalui pencatatan data yang baik serta kerja sama seluruh pihak dalam mendukung tumbuh kembang anak," kata Arumi saat di Kediri, Jumat.
Arumi saat menghadiri kegiatan penguatan kelembagaan Posyandu di Kantor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tersebut juga menjelaskan, kader posyandu memiliki peran penting dalam melakukan pencatatan dan pelaporan berbagai kegiatan pelayanan masyarakat. Karena itu, data yang dihimpun perlu disajikan secara konkret dan akurat melalui sistem informasi yang terintegrasi.
Sebagai bentuk dukungan, TP Posyandu Provinsi Jawa Timur berencana memberikan pelatihan khusus kepada kader mengenai penggunaan Sistem Informasi Posyandu.
Arumi menambahkan penguatan sistem pencatatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu yang kini memiliki cakupan lebih luas, yakni enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Keenam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Arumi mengatakan penurunan stunting membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, mulai dari orang tua, kader Posyandu hingga pemerintah daerah.
Ia menyebutkan Jawa Timur berhasil mencatat prevalensi stunting sebesar 14,7 persen dan menjadi provinsi dengan angka stunting terendah kedua di Indonesia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kediri K.H. Qowimuddin Thoha mengatakan Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat konvergensi program percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi.
Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting di Kota Kediri turun dari 7,1 persen pada 2022 menjadi 4,4 persen pada semester pertama 2026.
"Capaian tersebut tidak membuat kami mengurangi kewaspadaan. Justru, upaya pencegahan harus terus diperkuat karena kami menyadari setiap anak memiliki hak untuk tumbuh sehat, berkembang optimal, dan memperoleh masa depan yang lebih baik," kata dia.
Ia menegaskan kader posyandu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat karena memiliki kedekatan dengan keluarga dan memahami kondisi lingkungan. Karena itu, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi kader perlu terus dilakukan.
Menurut dia, kader tidak hanya bertugas menimbang dan mengukur balita, tetapi juga perlu mampu memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mengenali faktor risiko stunting, memberikan edukasi pemenuhan gizi, serta mendorong keluarga rutin memanfaatkan pelayanan Posyandu.
Dia menyebut transformasi posyandu menjadi posyandu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai langkah strategis untuk memperluas pelayanan dasar masyarakat. Pemkot Kediri terus mendorong optimalisasi 307 Posyandu agar dapat memberikan pelayanan pada enam bidang tersebut.
Terkait bantuan PMT, ia berharap pemberian makanan tambahan tidak sekadar memenuhi kebutuhan pangan sementara, tetapi juga meningkatkan pemahaman keluarga mengenai gizi seimbang, pola asuh, dan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak.
Dalam rangkaian kunjungan ke 30 titik di kabupaten/kota di Jawa Timur, TP Posyandu provinsi menyalurkan bantuan makanan tambahan dengan rata-rata 300 hingga 350 paket di setiap titik. Secara keseluruhan, sebanyak 9.750 paket bantuan disalurkan pada 2026.