Polisi Bongkar 7 Kasus Perdagangan Orang, Korban Direkrut Lewat Medsos

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya mengungkap tujuh perkara tindak pidana () dengan menetapkan 19 tersangka. Dalam pengungkapan tersebut, jumlah korban teridentifikasi mencapai 30 orang.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA PPO) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menjelaskan, pengungkapan perkara tersebut merupakan hasil penanganan Direktorat Reserse PPA PPO Polda Metro Jaya bersama sejumlah polres di wilayah jajaran.

"Dari pengungkapan ini, Bapak, Ibu sekalian, kita mendapatkan 7 perkara, ada 19 tersangka, dan juga 30 korban, dengan identifikasi sebagai berikut: laki-laki di sini, ini ada 23 korbannya, kemudian perempuan dewasa ada 3 orang, dan anak perempuan sebanyak 4 orang," kata Rita dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Dari total tujuh perkara yang berhasil diungkap, dua kasus ditangani langsung oleh Direktorat Reserse PPA PPO Polda Metro Jaya. Adapun lima perkara lainnya merupakan hasil pengungkapan polres jajaran.

Sejumlah kasus tersebut memiliki modus berbeda, mulai dari perekrutan WNI untuk diberangkatkan dan dijadikan tentara di Rusia, pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga penempatan PMI ke Slovakia yang tidak sesuai perjanjian kerja.

Selain itu, polisi turut menangani dugaan eksploitasi anak buah kapal (ABK) dengan modus jeratan utang serta pengiriman anak ke luar negeri untuk kepentingan perkawinan pesanan.

Rita mengatakan, pengungkapan kasus perekrutan WNI untuk dikirim ke Rusia merupakan hasil pengembangan perkara yang sebelumnya ditangani Polres Metro Jakarta Barat.

"Ini merupakan pengembangan daripada kasus yang sudah diungkap di Polres Metro Jakarta Barat," ujar Rita saat menjelaskan salah satu kasus perekrutan WNI untuk dikirim ke Rusia.

Dalam penanganannya, polisi turut melibatkan sejumlah wilayah hukum di luar Polda Metro Jaya, di antaranya Polda Bali dan Jawa Tengah. Koordinasi juga dilakukan dengan Divisi Hubungan Internasional Polri, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Indonesia di Rusia untuk memastikan penanganan para korban.

Rita mengungkapkan, dalam kasus perekrutan WNI ke Rusia, para korban diduga dijanjikan uang kontrak sekitar Rp 400 juta. Selain itu, mereka ditawarkan gaji bulanan berkisar Rp 40 juta hingga Rp 50 juta serta tunjangan anak sebesar Rp 3 juta.

Namun, berbagai fasilitas dan imbalan yang dijanjikan tersebut ternyata hampir seluruhnya tidak direalisasikan oleh pihak perekrut.

"Namun, dari semua janji ini, hampir seluruhnya tidak terpenuhi," ungkapnya.

Terkait kondisi korban, Rita menyampaikan bahwa penyidik masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan kedutaan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh kepastian mengenai keberadaan dan kondisi sejumlah korban yang sudah tidak dapat dihubungi oleh keluarganya.

"Kami belum bisa pastikan karena kami bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri dan juga dari kedutaan kita yang ada di sana akan mencari tahu kebenaran daripada kondisi 3 korban yang kasusnya sedang kami tangani," jelas Rita.

Selain kasus di Rusia, kepolisian juga mengungkap praktik perekrutan dan pengiriman WNI ke Malaysia. Dalam kasus tersebut, korban ditawari fasilitas berupa pembuatan paspor, tiket perjalanan, serta uang sekitar Rp 2,5 juta setelah dinyatakan sehat melalui pemeriksaan kesehatan.

Di wilayah Jakarta Utara, polisi membongkar dugaan eksploitasi seksual terhadap tiga anak. Para korban direkrut untuk bekerja sebagai pemandu lagu atau lady companion (LC), sekaligus diminta memberikan layanan seksual kepada pelanggan.

Dari praktik tersebut, pelaku diduga memperoleh keuntungan melalui penyewaan kamar, penjualan minuman, serta pembayaran dari pelanggan yang nilainya berkisar Rp 1 juta hingga Rp 3 juta per hari.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur menangani perkara penempatan PMI ke Slovakia yang diduga menyimpang dari kesepakatan dan kontrak kerja. Dalam kasus tersebut, korban dilaporkan tidak memperoleh gaji meskipun telah bekerja di luar negeri.

Kasus eksploitasi lainnya menimpa empat ABK yang bekerja di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Para korban diduga direkrut melalui media sosial dan jaringan sponsor, sebelum kemudian dibebani utang atau kasbon senilai Rp6 juta hingga Rp7 juta untuk setiap orang.

Dalam pengungkapan perkara eksploitasi ABK tersebut, polisi telah mengamankan sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun Polres Metro Depok mengungkap dugaan perdagangan anak perempuan berusia 16 tahun yang dikirim ke luar negeri untuk perkawinan pesanan. Untuk melancarkan aksinya, pelaku diduga memalsukan data tahun kelahiran dan nomor induk kependudukan (NIK) korban sehingga usianya tercatat sebagai orang dewasa. Korban dijanjikan mahar sebesar Rp 70 juta.

Dalam proses hukum terhadap para tersangka, penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khusus perkara yang berkaitan dengan penempatan PMI, penyidik juga menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tidak hanya itu, kepolisian turut membuka kemungkinan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengembangan perkara. Langkah tersebut bertujuan menelusuri aliran dana yang berasal dari tindak kejahatan, baik yang melibatkan individu maupun korporasi.

Rita juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar apabila tidak disertai informasi perusahaan dan prosedur pemberangkatan yang jelas.

"Pastikan legalitas daripada perusahaan. Calon pekerja migran Indonesia ini wajib memastikan bahwa perusahaan tersebut resmi dan dokumen lengkap sebelum bekerja ke luar negeri," imbaunya.

Masyarakat yang mengetahui atau menemukan indikasi perekrutan tenaga kerja ilegal maupun dugaan TPPO dapat menyampaikan laporan melalui layanan kepolisian 110.

Khusus warga yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, pengaduan juga bisa disampaikan melalui layanan Lapor Bu di nomor 081214110110.