Polri segera meluncurkan program Blue Policing secara resmi pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ini menjadi langkah strategis Polri dalam memperkuat perlindungan ekosistem laut sekaligus meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Blue Policing mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.
"Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya," ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pitoyo menjelaskan, program ini dibangun melalui enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar tersebut menjadi dasar penguatan pencegahan, kemitraan masyarakat, pemetaan kerawanan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian.
Pendekatan tersebut akan diterapkan melalui pemetaan wilayah rawan, dialog bersama masyarakat, patroli dan pengawasan, hingga kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai pihak.
"Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing," jelasnya.
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan menyelesaikan berbagai persoalan. Dalam pelaksanaannya, Blue Policing akan menyasar sejumlah persoalan di wilayah perairan, mulai dari kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Sebagai bagian dari pelaksanaan program Kapolri tersebut, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan sesuai karakteristik daerah. Di antaranya Kepulauan Riau untuk penguatan kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara dalam perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara melalui pelestarian mangrove, serta Bali dalam mendukung keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Korpolairud Baharkam Polri turut menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari, mulai dari pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil. Pitoyo menegaskan, keberhasilan Blue Policing nantinya tidak hanya diukur dari jumlah patroli atau kegiatan kepolisian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.
"Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing," tegasnya.