Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) ramai-ramai merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan 70% hasil pertambangan di dalam negeri bisa dinikmati negara. Tak cuma itu, bahkan jika perlu Indonesia menguasai saham tambang-tambang tersebut.
Meskipun hal ini belum menjadi kebijakan di pemerintahan Presiden Prabowo, beberapa pengusaha melalui asosiasinya seperti Indonesia Mining Association (IMA), Kadin Indonesia, Apindo hingga Perhapi turut buka suara. Berikut ulasannya:
IMA
Indonesia Mining Association (IMA) mengungkapkan berdasarkan gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang, lebih dari 80% total pengeluaran dilakukan di dalam negeri, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji, hingga pajak, royalti, pajak daerah, dan berbagai kewajiban lainnya.
Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti menyatakan kehadiran industri pertambangan turut mendorong pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Santi, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa keseluruhan aktivitas tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas melalui perputaran belanja di dalam negeri, penguatan rantai pasok domestik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, IMA mendorong agar pembahasan angka 70% diawali dengan pemetaan seluruh kontribusi yang telah diberikan industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional.
"Kontribusi pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh dari nilai ekonomi yang dihasilkan, mulai dari pembelanjaan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang rantai pasok, dan tidak semata-mata diukur dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan," ungkap Santi kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (20/11/2026).
Bagaimanapun Santi menegaskan memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
Dia menyatakan dalam menerjemahkan target 70%, IMA mendorong agar penilaian mencakup seluruh manfaat dan kontribusi yang dihasilkan kegiatan pertambangan, dengan mempertimbangkan karakteristik industri yang memiliki siklus investasi dan manfaat ekonomi jangka panjang sehingga tidak seluruh kontribusinya dapat dinilai dalam rentang waktu satu tahun.
Kadin
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan terdapat keuntungan dan potensi kerugian yang dihadapi negara serta pengusaha tambang, jika keinginan Presiden Prabowo mengenai 70% hasil tambang untuk negara dijalankan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang keanggotaan Widiyanto Saputro mengungkapkan potensi keuntungan yang dinikmati negara adalah penerimaan negara meningkat dan ruang fiskal bertambah, kendali negara atas komoditas menguat, serta posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global membaik.
Sementara risikonya, investasi eksplorasi bisa terhenti ketika cadangan perlu terus diperbaharui, proyek hilirisasi padat modal dan jangka panjang bisa kehilangan akses pembiayaan, serta premi risiko Indonesia bisa naik sehingga biaya modal meningkat.
Di sisi lain, keuntungan bagi perusahaan adalah munculnya aturan yang seragam bagi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam aspek setoran ke negara. Sedangkan potensi risikonya, perubahan skema tersebut bisa mengubah seluruh asumsi keekonomian serta bagi perusahaan dengan pembiayaan berbasis utang dampaknya tidak hanya penurunan laba tapi potensi persoalan pembiayaan.
"Kadin sepenuhnya mendukung tujuan Presiden agar kekayaan alam Indonesia lebih besar manfaatnya bagi bangsa. Kami mengusulkan desain kebijakan sesuai arah yang telah ditetapkan, dimana angka 70% perlu definisi yang jelas, diterapkan secara prospektif, dan dirumuskan bersama pelaku usaha," kata Widiyanto kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (20/11/2026).
Apindo
Ketua Komite Pertambangan Minerba Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia menilai menilai porsi pendapatan yang diterima negara lebih besar dibandingkan perusahaan, tetapi dia memang menegaskan belum terdapat studi yang memperhitungkan tarif pajak efektif dibandingkan total laba atau pendapatan sebelum pajak.
Hendra memperinci, manfaat yang didapat oleh negara dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara cukup banyak, terdiri atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Perorangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), hingga royalti.
"Tapi sepertinya porsi yang diterima oleh negara bisa jadi lebih besar dibandingkan perusahaan. Tarif royalti untuk beberapa komoditas termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan beberapa negara-negara produsen komoditas sejenis," kata Hendra kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (20/11/2026).
Dia menegaskan perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak kecil dari tahap eksplorasi, operasi produksi, reklamasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, hingga pascatambang.
Kendati begitu, dia tak menampik terdapat sejumlah perusahaan pertambangan yang mengabaikan kewajiban ke negara, termasuk dalam membayar royalti atau menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
"Termasuk porsi penerimaan negara dari berbagai pajak non-pajak dan pungutan yang diterima oleh negara dari kegiatan pertambangan bisa dikatakan relatif cukup besar," tandasnya.
IMEF
Di sisi lain, Ketua Umum Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo meyakini porsi penerimaan negara dari usaha pertambangan telah melebihi besaran 70%, jika memperhitungkan berbagai setoran dan kewajiban penambang ke negara.
Sementara jika nantinya negara harus memiliki sekitar 70% saham usaha pertambangan, hal tersebut bisa saja dilakukan namun secara perhitungan keekonomian tambang perlu dihitung secara cermat.
Singgih bilang, dengan porsi kepemilikan negara lebih dari 51% dalam perusahan pertambangan maka besaran investasi, teknologi yang dimanfaatkan, hingga kewajiban hilirisasi bakal menjadi tanggung jawab negara.
"Saya yakin, bisa jadi yang diberikan dengan rezim saat ini, bisa jauh lebih besar dari 70%. Jadi jangan sebatas melalui pengukuran buku perusahaan di akhir tahun, namun harus melihat kontribusi selama tambang dioperasikan, termasuk multiplier effect yang terbangun," ujar Singgih kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (20/11/2026).
"Harus diakui, Indonesia bukan sebagai satu-satunya negara yang memiliki SDA, jadi memperhitungan dampak kebijakan pada investor tambang semestinya harus dilihat dengan lebih detail, sekaligus membandingkan dengan negara lain dalam mengelola industri pertambanagan," tuturnya.
Perhapi
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai porsi pemerintah dari hasil pertambangan sebenarnya sudah cukup besar yang berasal dari kewajiban perpajakan dan PNBP.
Dia menerangkan, sejumlah pajak yang dikenakan ke sektor pertambangan adalah; PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 19, PPH Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat 2; PPn, dan PBB.
Sementara untuk PNBP, Sudirman menyatakan negara mendapatkan pungutan dari Iuran Tetap atau deadrent, yakni; pungutan hasil produksi seperti royalti dan dana hasil produksi batu bara (DHPB), iuran eksplorasi, jasa kepelabuhanan, dan bagi hasil keuntungan untuk Pemerintah pusat sebesar 4% dari laba bersih.
"Dari beberapa informasi dan data yang kami dapatkan dari sejumlah Perusahaan pertambangan khususnya pada komoditas batu bara, sebenarnya penerimaan negara dari Pajak dan PNBP jauh lebih besar dibandingkan Keuntungan yang didapatkan perusahaan pertambangan itu sendiri," kata Sudirman kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (20/11/2026).
Dia memperkirakan total persentase penerimaan negara dari industri pertambangan batu bara bisa mencapai 32% dari pendapatan hasil penjualan, yang terdiri atas PNBP sebesar 26% dan pajak sebesar 6% dari pendapatan.
"Sementara Keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan itu hanya di kisaran kurang dari 10% saja dari total Revenue. Artinya sebenarnya total penerimaan negara dari penjualan hasil industri pertambangan batubara tsb sudah sekitar 3 kali lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan perusahaan," tandasnya.
[Gambas:Video CNBC]