Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat itu membahas pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.
Rapat itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri wakil presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada presiden dan juga satu surat disampaikan kepada presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Yusril, setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Yusril menjelaskan, rapat itu akan dihadiri beberapa menteri juga pimpinan MPR hingga perwakilan dari Komisi III DPR. Meskipun dia tidak menyebutkan secara spesifik pejabat yang hadir.
Menurut Yusril, tindak lanjut pengunduran diri Gibran sebagai wapres diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam aturan itu selambat-lambatanya 60 hari MPR akan menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diusulkan presiden.
"Jadi saya kira akan membahas masalah ini karena ini merupakan satu ketentuan dari Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi dari mundurnya wakil presiden hari ini," katanya.
Dalam kesempatan itu, Yusril juga mengaku sudah membaca kopi dari surat itu. Menurutnya MPR sudah tidak perlu mengadakan sidang persetujuan mundurnya Gibran. Sebabnya, dalam surat itu, tertulis jelas ada kalimat "menyatakan berhenti", sehingga jelas tidak perlu memerlukan persetujuan atau consent dari pihak lain. Dengan tidak adanya rapat itu akan mempercepat proses konstitusional supaya bisa segera mengisi kevakuman posisi wapres.
"Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) ya, yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata "menyatakan berhenti"," katanya.
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," tambahnya.