JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) ternyata tak menemukan dokumen menyangkut ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk jenjang SMA atau sederat. Putusan ini MA ini sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketok lebih dulu.
Hal itu merupakan isi dari putusan MA yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai dokumen pesyaratan pendidikan calon Wapres pada Pemilu 2024.
"Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," begitu isi amar putusan MA yang baru beredar pada Selasa (10/11/2026).
MA dalam pertimbangan hukumnya menegaskan PTUN berwenang mengadili perkara tersebut. Walau kasus ini terkait dengan sengketa pemilu, MA menyebut PTUN tetap menjalankan fungsi korektif lantaran adanya pelanggaran administratif yang terencana secara terstruktur dan sistematis.
"Sedangkan setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi, maka Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas," tulis putusan itu.
MA meyakini pelanggaran administrati itu tak sekedar kepentingan kontestan belaka. Sebab hal ini menyangkut nasib bangsa Indonesia.
Dalam putusannya, MA merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus pada 5 Oktober. MK memang menyatakan tidak memiliki bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden.
MA menyebut karena adanya keadaan hukum baru itu beralasan guna mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu dan Tergugat lainnya.
"Karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural," tulis putusan itu.
MA juga mendapati fakta soal certificat of attendance, academic records dan explanation of grades dan dokumen lain yang didaftarkan Gibran pada pencalonan pemilu 2024 tak menyatakan dirinya menuntaskan jenjang pendidikan tertentu.
"Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," tulis putusan itu.
Oleh karena itu, MA menyatakan tak menemukan bukti Gibran mempunyai ijazah di luar negeri yang setara dengan ijazah SMA.
"Tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," tulis putusan tersebut.
Tercatat, Ketua Majelis yang memutus perkara ini yaitu Hakim Agung Yulius dan dua hakim anggota lainnya yakni Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. MA kemudian menginstruksikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat agar mencabut Suket tersebut.