Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, masuk peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan ini tertuang dalam keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 yang telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Dalam Kepmen itu, Menteri ESDM tersebut menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan Gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mencakup mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta batuan.
Kemudian Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dijelaskan juga Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini menjadi sorotan masyarakat terutama setelah ada rencana pemindahan badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, yang diungkap oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo pada Kamis (12/11/2026).
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Juru bicara (jubir) Kementerian ESDM, Dwi Anggia, pun menanggapi ramai sorotan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang menetapkan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Dia menegaskan WUP yang ditetapkan ialah di sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), bukan di kawasan TNUK.
Dalam penjelasannya, Anggia mengatakan penetapan wilayah pertambangan memiliki dasar historis. Dia mengungkit Kepmen ESDM pada 2014.
"Di mana pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan Wilayah Pertambangan yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada perairan laut provinsi Banten, yang kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM No 1204 Tahun 2014, di mana usulan tersebut dikecualikan," kata Anggia kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Anggia mengatakan, pada 2014, Pemprov Banten melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut yang menyebabkan sebagian wilayah perairan TNUK masuk ke WUP. Kemudian, hal ini ditetapkan dalam Kepmen Tahun 2017.
Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 yang saat ini menjadi sorotan hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022. Anggia mengatakan WUP bukan di kawasan TNUK.
"Sementara itu, Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022 tersebut sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten. Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)," katanya.
Dia menyebutkan wilayah perairan sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Dia menekankan penetapan WUP merupakan wilayah pertambangan yang masuk perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional alih-alih perizinan untuk melakukan kegiatan penambangan.
"Setiap proses penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No 4 Tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi UU No 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Proses ini termasuk mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan," kata dia.
Anggia pun kembali menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penetapan WUP, sebut dia, tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
"Hingga saat ini, tidak ada satupun izin pertambangan yang diterbitkan, baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK," kata Anggia.
Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan pemerintah tidak akan memindahkan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum ada kajian ilmiah lengkap. Simak informasi selengkapnya hanya di detikPagi edisi Rabu (18/11/2026).
Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"