Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid meminta Wakil Presiden RI untuk mundur dari jabatannya usai Mahkamah Agung () mengeluarkan putusan pembatalan terhadap surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran untuk mendaftar pada Pilpres 2024.
Menurut Kholid, putusan MA maupun MK tentang ijazah SMA Gibran ini sudah memiliki kekuatan di hadapan hukum, sehingga proses selanjutnya adalah Gibran seharusnya mundur dari kursi sebagai wapres.
"Jadi pilihannya memang, kalau beliau mundur, lebih bagus, lebih baik," ucap Kholid ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10).
Namun, jika Gibran masih kukuh dengan jabatannya, Kholid menyatakan maka proses konstitusional di DPR akan terus berlanjut. Adapun, proses konstitusional yang dimaksud adalah menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari masing-masing fraksi partai politik di DPR.
"Nah, kalau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan," lanjutnya.
Menurut Kholid, pihaknya secara tegas menekankan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) karena dianggap lebih relevan dibandingkan jenis hak konstitusional lain, seperti hak interpelasi maupun hak angket.
"Dan hak kita itu ada interpelasi, hak angket, dan HMP. Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP," kata Kholid.
"Itu sebagai sebuah sikap politik yang mungkin paling relevan untuk saat ini kita ambil," ucap Kholid.
Kemudian, Kholid juga mengatakan jika seluruh partai politik menunjukkan komunikasi dan respons yang baik terhadap usulan HMP ini. Berdasarkan keterangan Kholid, saat ini proses yang sedang berjalan di DPR adalah mengusulkan HMP kepada para pimpinan.
Setiap fraksi partai politik tengah menyampaikan aspirasinya masing-masing kepada pimpinan dan ia berharap keputusannya dapat segera diumumkan kepada publik.
"Ya biarkan proses berjalan secara alamiah ya, rapat pimpinan sedang berjalan, mendiskusikan aspirasi masing-masing fraksi. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan dengarkan keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR," kata Kholid.
Sementara itu, puluhan anggota DPR RI diklaim telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Klaim itu diutarakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Dia juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam dokumen itu, nama Mardani ada di urutan pertama.
Mardani menyebut ada sekitar 50 anggota DPR RI lintas fraksi yang meneken dokumen Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR guna menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting terkait kenegaraan. Dasar hukum hak ini diatur pada Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Berdasarkan situs resminya, DPR dapat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3:
1. Kebijakan pemerintah atau mengenali kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
3. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.