JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya untuk menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila usulan tersebut digulirkan di DPR RI.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dengan nomor anggota A-439, lewat keterangan tertulis, Selasa(10/11/2026), menegaskan, DPR perlu mengambil peran aktif dalam merespons perkembangan isu tersebut. Sebagai salah satu inisiator yang mendorong bergulirnya HMP, Rahmat menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menghadirkan perkembangan hukum penting yang tidak boleh diabaikan oleh parlemen.
“Saya berkomitmen untuk ikut menandatangani usulan HMP apabila digulirkan di DPR. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sebagai anggota parlemen untuk merespons aspirasi masyarakat dan memastikan persoalan yang menyangkut konstitusi mendapatkan perhatian serius,” tegas Rahmat.
Ia menambahkan, penggunaan hak konstitusional DPR sebagai tanggung jawab memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai konstitusi dan prinsip negara hukum.
Menurut Rahmat, putusan MK dan MA harus ditempatkan sebagai perkembangan hukum yang menjadi bahan pertimbangan serius bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan hak konstitusionalnya.
“Jangan sampai aspirasi masyarakat yang berkembang luas justru tidak mendapatkan saluran politik dan konstitusional. DPR harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya pada tegaknya konstitusi serta keadilan,”tegas dia.
Rahmat menegaskan, langkah melalui HMP harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses yang berlangsung tidak hanya menjawab aspirasi publik, tetapi juga menjaga muruah lembaga negara dan kualitas demokrasi Indonesia.
