JAKARTA— Penyalahgunaan identitas masih menjadi risiko nyata dalam berbagai aktivitas hukum. Ketidakakuratan dalam mengenali identitas para pihak dapat berujung pada pemalsuan identitas, sengketa, hingga kerugian bagi pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.
Karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengenali kembali identitas seseorang secara tepat menjadi bagian penting dari upaya melindungi hak masyarakat.
Kebutuhan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 16 ayat (1) huruf c mewajibkan Notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Ketentuan ini menempatkan sidik jari sebagai bagian dari penguatan identifikasi penghadap dalam pembuatan akta notaris.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, menegaskan bahwa sidik jari merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung proses identifikasi seseorang dan memberikan kepastian mengenai identitas pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.
Dia menjelaskan sidik jari memiliki karakteristik yang unik pada setiap individu sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk membantu mengidentifikasi dan mengenali kembali identitas seseorang.
“Kepastian identitas ini penting, tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga dalam memberikan perlindungan hak dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Widodo.
Dia menambahkan bahwa kepastian identitas memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas hukum, termasuk transaksi dan pembuatan dokumen hukum.
Oleh karena itu, proses identifikasi yang tepat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kepastian hukum.
Dalam pembuatan akta notaris, tanda tangan dan sidik jari memiliki fungsi yang berbeda.
Tanda tangan merupakan bentuk pengesahan atau pernyataan persetujuan terhadap dokumen, sedangkan sidik jari menjadi karakteristik individual yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses identifikasi seseorang.