JAKARTA – Gagasan solusi dua negara (two-state solution) untuk menyelesaikan penjajahan Israel terhadap bumi Palestina belum menjadi jalan solusi konflik di Timur Tengah. Meski masih dianggap sebagai jalan diplomasi yang realistis, sejumlah tantangan di lapangan membuat peluang terwujudnya solusi tersebut semakin sulit.
Persoalan itu dibahas dalam diskusi bertajuk Two-State: Solution or Delusion? Yang digelar Republika dalam rangkaian acara Arts of Resilience 2026: Sumud of Palestine di Galeri Emilia Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Ahrul Tsani Fathurrahman, Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, serta aktivis muda Gustika Jusuf Hatta.
Dalam diskusi yang dipandu jurnalis Republika Fitriyan Zamzami tersebut, Ahrul mengatakan, pemerintah RI hingga kini masih memandang solusi dua negara sebagai pendukung, bukan pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. “Isu Palestina milik bangsa Palestina dan kita tidak boleh mengambil alih isu itu,”ujar Ahrul.
Dia mengatakan, dukungan terhadap solusi dua negara juga sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang mengedapankan penyelesaian konflik secara damai melalui diplomasi, dialog inklusif, dan mekanisme multilateral.
Ahrul menjelaskan, konsep solusi dua negara yang disukung Indonesia merujuk pada batas wilayah sebelum Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Namun, dia mengakui dua realisasi konsep perundingan langsung antara Palestina dan Israel belum berjalan. Meski demikian, Ahrul menilai peluang untuk mendorong kemerdekaan Palestina tetap terbuka. Dia menyoroti meningkatnya dukungan internasional terhadap pengakuan negara Palestina serta tekanan terhadap Israel melalui jalur hukum dan diplomasi.
Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyomengatakan, persoalan utama solusi dua negara terletak pada sikap Israel yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan untuk berunding. Dia menyebut, salah satu hambatan terbesar adalah praktik creeping annexation, yakni aneksasi wilayah Palestina secara bertahap melalui perluasan penguasaan wilayah dan pemukiman Israel.
Menurut Agung, kondisi tersebut membuat wilayah Palestina semakin menyusut, sementara peluang pembentukan negara yang berdaulat semakin sulit diwujudkan. “Israel tidak tertarik dengan negosiasi,” kata Agung.
Agung juga memaparkan hasil survei mengenai pandangan masyarakat Indonesia terhadap berbagai opsi penyelesaian konflik Palestina Israel. Sebanyak 56 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap solusi dua negara ketika ditanyakan secara langsung. Namun, ketika responden dihadapkan pada pilihan antara solusi dua negara dan satu negara binasional yang mengakomodasi Palestina dan Israel, mayoritas justru memilih solusi dua negara.
Sementara itu, sebanyak 80 persen responden menyatakan setuju terhadap gagasan satu negara Palestina tanpa Israel. Agung menilai hasil tersebut menunjukan adanya keinginan kuat masyarakat terhadap terwujudnya Palestina yang berdaulat dan memiliki hak menentukan nasib sendiri.