Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita untuk kebutuhan pengolahan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan larangan tersebut bertujuan untuk memastikan komoditas pangan yang mendapat dukungan kebijakan harga dari pemerintah tetap tersedia bagi masyarakat sesuai peruntukannya. Langkah ini sekaligus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.
Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11).
"Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Sudaryono menjelaskan beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang memiliki fungsi khusus dalam kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Karena itu, penggunaannya untuk kebutuhan dapur MBG tidak diperbolehkan dan telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) program.
"Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh," tegasnya.
Sudaryono mengajak masyarakat, termasuk rekan-rekan media, ikut mengawasi penerapan ketentuan tersebut. Jika menemukan SPPG yang menggunakan beras SPHP atau Minyakita, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BGN untuk ditindaklanjuti.
Untuk memudahkan pelaporan, BGN membuka ruang pengaduan melalui surat, email, maupun pesan WhatsApp.
"Kalau awak media atau netizen menemukan, tolong lapor sama saya, kita sanksi dia. Karena itu sudah jelas, di SOP-nya jelas," ungkapnya.
Menurut Sudaryono, pengawasan terhadap penggunaan bahan baku merupakan bagian dari pembenahan tata kelola MBG. BGN tidak hanya memastikan kualitas dan keamanan makanan, tetapi juga memastikan pengadaan bahan pangan berjalan sesuai ketentuan.
Sudaryono menegaskan setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program harus ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
"Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah, kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan," pungkasnya.