Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan (Jaksel) menindak seorang petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dipo Pancoran.
"Tindakan tegas ini kami ambil atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kami tidak membenarkan segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kebersihan," kata Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Sudin LH Jakarta Selatan Kamil Salim di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan keputusan pemberhentian itu diambil setelah pihaknya menemukan pelanggaran berat yang dilakukan oleh petugas bersangkutan.
Petugas tersebut diberhentikan setelah Sudin LH Jakarta Selatan melakukan penelusuran dan pemeriksaan terkait informasi mengenai dugaan pungli yang beredar di masyarakat.
Selain terbukti melakukan pungutan liar, petugas PJLP tersebut juga diketahui meninggalkan tugas tanpa keterangan resmi selama kurang lebih satu bulan.
"Tindakan tegas ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pelayanan kebersihan sekaligus memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kamil.
Nantinya, kata dia, pihaknya akan memperkuat sistem pengawasan di seluruh TPS maupun titik operasional lainnya.
Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan seluruh personel menjalankan fungsi pelayanan kebersihan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
"Evaluasi dan koordinasi secara berkala terus kami intensifkan untuk menjaga ketertiban serta integritas pelayanan di lapangan. Kami ingin memastikan layanan kebersihan kepada masyarakat berjalan bersih, transparan, dan tidak ada yang dirugikan," tegas Kamil.
Dia juga mengimbau masyarakat, termasuk petugas pengangkut sampah mandiri atau gerobak swadaya agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi pungli maupun pelanggaran prosedur operasional yang dilakukan oleh petugas lapangan.
"Peran aktif dan pengawasan dari masyarakat sangat kami harapkan. Jika ada oknum yang meminta imbalan di luar ketentuan, segera laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup agar bisa langsung kami tindak lanjuti," tutur Kamil.