Trump tanda tangani perintah untuk menetapkan Oval Office sebagai monumen nasional, mengapa menuai kontroversi?

Presiden AS Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang, menurutnya, akan mencegah presiden-presiden mendatang melakukan perubahan tertentu pada Oval Office di Gedung Putih. Perintah tersebut dikeluarkan setelah Trump melakukan serangkaian perubahan besar pada dekorasi Oval Office dan merobohkan sayap timur Gedung Putih.

Oval Office adalah ruang kerja resmi presiden AS yang berada di Sayap Barat Gedung Putih, Washington, D.C. Ini merupakan ruangan paling berpengaruh di dunia karena banyak keputusan politik, ekonomi, diplomatik, dan militer AS dirancang atau diumumkan dari sana.

Trump, yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha properti, telah mengubah secara drastis tampilan kantor resmi presiden itu selama masa jabatan keduanya, terutama dengan menambahkan banyak ornamen berwarna emas.

"Kami menjadikannya sebagai monumen nasional, dan tidak seorang pun akan diizinkan menyentuhnya, menghancurkannya, atau merobohkannya hanya karena orang-orang bodoh ingin membangun sesuatu dengan bentuk yang sedikit berbeda," kata Trump kepada para wartawan pada Kamis (05/11) pekan lalu.

Perintah tersebut terbit beberapa bulan setelah Trump merobohkan seluruh sayap timur Gedung Putih dalam sebuah proyek yang kemudian menghadapi gugatan hukum.

Proyek tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Kongres AS. Pembangunan terus berlanjut, dengan rencana mengubah area tersebut menjadi sebuah ruang dansa baru.

Saat ini, presiden Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk melakukan sejumlah perubahan di Gedung Putih, tetapi proyek-proyek berskala besar memerlukan persetujuan dari Kongres.

Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Kamis itu menetapkan Oval Office sebagai monumen nasional, bersama sejumlah ruangan di sekitarnya.

Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa aturan itu tidak membatasi kewenangan presiden untuk mendekorasi ulang monumen tersebut, memilih perabotan, atau melakukan perubahan operasional dan keamanan yang bersifat rutin selama tidak merusak secara signifikan struktur bersejarah maupun karakter arsitekturnya.

"Kami menyukai Oval Office, dan tempat ini adalah sebuah simbol, sama seperti Gedung Putih itu sendiri. Ini adalah simbol negara kami dan kebesaran negara kami," kata Trump.

Ia menambahkan bahwa para pemimpin dunia yang berkunjung dalam beberapa bulan terakhir memuji perubahan dekorasi yang ia lakukan pada ruangan tersebut.

Trump mengatakan bahwa sebelum perubahan yang dilakukannya, Gedung Putih dan Oval Office membutuhkan perbaikan karena berada dalam kondisi yang "rusak parah".

Ia menyebut adanya jendela yang pecah, dinding yang retak, dan bagian batu yang rusak.

Namun, banyak perubahan yang paling mencolok sebenarnya bersifat kosmetik, termasuk pemasangan plakat emas besar bertuliskan "Oval Office" di luar ruangan tersebut, pengaspalan sebagian Rose Garden, serta penambahan landasan helikopter baru.

Trump mengatakan perintah tersebut akan "membuat siapa pun tidak mungkin lagi menghancurkan ruang luar biasa ini."

Seluruh kompleks gedung tersebut sebenarnya sudah berstatus National Historic Landmark (Landmark Bersejarah Nasional), sebuah status yang dimaksudkan untuk melindungi bangunan dari perubahan mendadak yang dapat mengganggu nilai sejarahnya.

Sebagai presiden, Trump memiliki kewenangan menetapkan monumen nasional (national monuments), yang dalam sejumlah aspek memiliki kemiripan dengan taman nasional.

Perintah Trump mengamanatkan agar Oval Office dipelihara oleh National Park Service dengan cara yang melindungi karakter bersejarah, integritas arsitekturnya, serta kaitannya dengan jabatan kepresidenan.

Dokumen itu juga menyoroti bahwa Gedung Putih telah memiliki perlindungan hukum yang berlaku saat ini.

Tetapi, menurut dokumen tersebut, "Oval Office tetap layak mendapatkan pengakuan khusus dan pengelolaan perlindungan tersendiri sebagai struktur bersejarah yang memiliki signifikansi nasional."

Kongres sebelumnya memberikan pengecualian terhadap National Historic Preservation Act, sehingga para presiden dapat melakukan perubahan yang dianggap diperlukan.

Oval Office dalam bentuknya saat ini telah digunakan sejak awal 1930-an, setelah dirancang pada masa Presiden Franklin D. Roosevelt.

Menurut Greg Werkheiser, dari firma hukum Cultural Heritage Partners yang berfokus pada pelestarian warisan sejarah, perubahan sementara seperti penggantian furnitur dan dekorasi sepenuhnya berada dalam kewenangan presiden.

"Selama mereka tidak merusak karya seni dan elemen arsitektur permanen, pada umumnya mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan," ujar Werkheiser kepada BBC.

Werkheiser menilai pemerintahan Trump menunjukkan sikap yang mengabaikan situs-situs bersejarah lain di Washington dan, melalui sejumlah gugatan hukum, berupaya melemahkan aturan yang mewajibkan pelestarian bangunan bersejarah.

Trump telah menjalankan proyek besar-besaran untuk mempercantik Washington dan dalam sepekan terakhir menggelar tiga acara untuk memamerkan berbagai proyek pembangunan tersebut, bahkan ketika Partai Republik yang dipimpinnya mengalami kekalahan telak dari Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu.

Werkheiser menyebut perintah Trump itu sebagai sebuah "kemunafikan", seraya merujuk pada berbagai proyek yang didorong Trump di Washington, termasuk renovasi Kennedy Center dan rencana pembangunan sebuah gerbang kemenangan (triumphal arch) baru di kota tersebut.

"Di satu sisi, dia berbicara tentang pentingnya melestarikan Oval Office, yang secara hukum tidak memiliki arti karena dia tidak bisa melakukannya. Namun di sisi lain, dia justru mengayunkan kapak terhadap hukum yang memungkinkan kita melestarikan situs-situs bersejarah lainnya," kata Werkheiser.

Pada Oktober lalu, dalam sebuah wawancara dengan majalah Time, Trump mengisyaratkan bahwa Oval Office perlu diruntuhkan karena kekhawatiran keamanan yang disampaikan oleh Dinas Rahasia AS.

"Saya berkata, 'Tidak mungkin, Anda tidak bisa membangun yang baru. Ini adalah tempat yang istimewa,'" ujar Trump saat itu.

Selama kampanye pemilu paruh waktu, Partai Demokrat mengkritik berbagai perubahan desain yang dilakukan Trump.

Mantan Presiden Barack Obama bahkan mengatakan sentuhan dekorasi emas yang ditambahkan Trump telah "membuat Gedung Putih terlihat seperti Saddam Hussein membuka sebuah restoran Cheesecake Factory."