YOGYAKARTA — Universitas Gadjah Mada menegaskan menolak aparat keamanan melakukan penindakan dengan gas air mata, termasuk menggunakan kendaraan taktis hingga kawasan kampus ketika menghalau massa aksi yang menyampaikan pendapat. Penolakan ini disampaikan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan akademik dari segala bentuk tindakan represif aparat penegak hukum.
"Kami sangat menolak dan saya kira semua warga UGM juga sepakat bahwa tidak seharusnya yang namanya aparat itu masuk, masuk ke dalam wilayah UGM dengan gas air mata dan lain sebagainya," kata Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Wening Udasmoro dalam jumpa pers di UGM Yogyakarta, Rabu (11/11/2026). Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pihak universitas dalam melindungi kebebasan akademik serta keselamatan civitas akademika di lingkungan kampus.
Wening mengatakan informasi terkait kendaraan taktis masuk kawasan UGM ketika menghalau massa aksi pada 10 November masih simpang siur. Pihak universitas terus menghimpun informasi akurat untuk memastikan kronologi kejadian secara utuh di lapangan.
Menurut dia, kampus merupakan tempat yang nyaman untuk melakukan aktivitas pendidikan, dan menjadi tempat aman serta dijamin bebas segala bentuk kekerasan, sehingga semua pihak harus memahami posisi kampus sebagai ruang belajar. Lingkungan pendidikan tinggi harus steril dari segala tindakan yang dapat mengancam keselamatan mahasiswa dan dosen.
"Yang penting bagi kami, ketika itu sudah masuk ke area di mana UGM berada dan wilayah tersebut adalah wilayah vital beraktivitas akademik, yang itu kebebasan dijamin, maka setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kami menolak," katanya. Sikap tegas ini diambil guna mempertahankan marwah institusi pendidikan tinggi.
Dia mengatakan penolakan kekerasan terhadap massa aksi bukan soal berada dalam universitas atau pun di luar kampus. Kekerasan terhadap pihak yang menyampaikan pendapat perlu dicegah baik di dalam maupun di luar universitas demi menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.
"Karena di dalam institusi pendidikan, kami mengajarkan orang untuk tidak melakukan kekerasan. Sehingga salah satu cara yang kami lakukan adalah melarang orang-orang yang melakukan kekerasan entah itu dari siapapun, dari aparat, internal manapun, lembaga manapun, kami tolak," katanya. Prinsip antikekerasan ini selalu ditanamkan kepada seluruh sivitas akademika dalam keseharian kampus.
Dia mengatakan UGM sebagai institusi pendidikan berharap tidak ada kekerasan terhadap massa aksi, atau yang benar-benar mahasiswa, ketika menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah karena langkah tersebut menjadi bagian dari proses demokrasi. Penyampaian aspirasi publik merupakan hak konstitusional yang harus dihormati oleh semua pihak.
"Proses mahasiswa melakukan bentuk-bentuk kritik protes itu sebetulnya seharusnya negara berterima kasih, karena masih ada yang memberikan masukan. Justru ketika masukan tidak ada, dan semuanya mengatakan 'oke', itu harusnya hati-hati," katanya. Kritik konstruktif dari kalangan akademisi sangat penting untuk mengawal kebijakan publik agar tetap berada di jalur yang benar.
Dia juga mengatakan begitu juga UGM selaku lembaga pendidikan tinggi negeri, sangat terbuka dengan kritik dan masukan dari para mahasiswa ketika ada kebijakan atau keputusan kampus yang dinilai tidak tepat. Ruang dialog yang terbuka selalu disediakan pihak rektorat bagi seluruh mahasiswa.
"Karena justru ketika mahasiswa, akademisi memberikan masukan itu harusnya berterima kasih. Dan kita di UGM ketika ada mahasiswa yang memberikan masukan kita berterima kasih," ujar Wening. Keterbukaan ini menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel.