Penetapan UMP 2027 selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY.
"Alhamdulillah akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan terkait dengan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK Gubernur, yaitu Rp 2.725.000," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti saat membacakan hasil penetapan UMP di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Ni Made mengatakan, penetapan UMP dilakukan setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi DIY yang diwarnai dinamika serta konsolidasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, perhitungan upah minimum juga mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Ia menjelaskan, formula pengupahan memperhitungkan upah minimum tahun berjalan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta faktor alfa. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai alfa yang digunakan sudah lebih dari satu.
"Kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31 persen," ujarnya.
Selain menetapkan UMP, Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor unggulan daerah.
Ketiga sektor tersebut meliputi aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya. Rekomendasi tersebut didasarkan pada pertimbangan sektor unggulan daerah, karakteristik pekerjaan khusus, serta risiko kerja tinggi. Kajian dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan Provinsi DIY.
Ni Made menyampaikan, untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, UMSP ditetapkan sebesar Rp 2.745.000. Ketentuan ini berlaku bagi subsektor aktivitas hotel bintang lima, bintang empat, bintang tiga, serta aktivitas penyediaan makanan di bangunan tetap. Nominal tersebut lebih tinggi 0,734 persen dibandingkan UMP DIY 2027.
Sementara itu, sektor konstruksi mendapatkan UMSP sebesar Rp 2.740.000. Ketentuan ini berlaku untuk subsektor konstruksi konvensional gedung hunian, gedung perkantoran, serta konstruksi jalan dan rel. Besaran tersebut lebih tinggi sekitar 0,55 persen dari UMP.
Adapun sektor telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya ditetapkan sebesar Rp 2.735.000 atau lebih tinggi 0,367 persen dibandingkan UMP DIY 2027. Ketentuan tersebut mencakup subsektor aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer beserta aktivitas terkait, serta jasa infrastruktur komputasi, pengolahan data, hosting, dan informasi lainnya.
Ni Made menegaskan, UMP 2027 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY selambat-lambatnya lima hari ke depan dan nantinya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
"Ya, (penetapan UMK) lima hari setelah kita menetapkan ini," ujarnya.
"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," katanya.