Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2027 sudah sesuai dengan permintaan dari kalangan buruh dan pelaku usaha.
Pramono mengatakan penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sesuai dengan prinsip keadilan, di mana pihaknya melihat dari sisi kesejahteraan para buruh dan kelangsungan dunia usaha.
"Penetapan UMP 2027 ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," kata Pramono usai menghadiri agenda ASEAN-ID Collaboration Talks, Jumat (20/11/2026).
Pramono menjelaskan dalam pembahasan UMP 2027 bersama Dewan Pengupahan Jakarta, masing-masing dari perwakilan buruh dan pelaku usaha mengusulkan besaran alfa sebagai komponen dari perhitungan UMP.
Pada awalnya, banyak perbedaan pendapat antara perwakilan buruh dengan pelaku usaha. Namun, Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah agar penetapan UMP 2027 bisa berjalan tanpa berlarut-larut.
"Pemerintah DKI Jakarta sebagai bagian dari tripartit antara buruh dan pengusaha tentunya kami berpegang tentu pada aturan main yang ada. Masing-masing tentunya mengusulkan alfanya sebagai komponen dari perhitungan. Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian Alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak," terang Pramono.
"Alhamdulillah begitu alfanya ditetapkan, akhirnya semua menerima dan dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti tidak semuanya setuju, tapi akhirnya bisa selesai," tambahnya.
Pramono menjelaskan penetapan UMP 2027 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu, penetapan UMP DKI Jakarta 2027 juga sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Penetapan UMP ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dan juga sejalan dengan undang-undang yang baru terbit yaitu UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan," jelas Pramono.
[Gambas:Video CNBC]