Ekonomi

UMP Kaltara Tahun 2027 Ditetapkan Rp4,02 juta, Naik 6,7 Persen

UMP Kaltara Tahun 2027 Ditetapkan Rp4,02 juta, Naik 6,7 Persen
Jakarta, CNN Indonesia

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara () menetapkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp4.027.901. Angka itu naik 6,7 persen dari tahun ini, Rp3.775.243.

"Berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno dewan pengupahan provinsi, UMP Kaltaratahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901," ujar Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Kaltara, seperti dikutip Antara, Kamis (19/11).

Zainal mengungkapkan penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027.

"Jika dibandingkan dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) Provinsi Kaltara 2026 sebesar Rp5.198.544, besaran UMP Tahun 2027 telah mencapai 77,48 persen dari nilai KHL tersebut," terang Zainal.

Hal itu, menurut Zainal, menjadi salah satu gambaran kebijakan pengupahan terus diarahkan untuk mendekatkan tingkat upah minimum dengan KHL bagi para pekerja/buruh di Kaltara.

Besaran UMSP untuk tiga sektor usaha di Kaltara 2027 juga telah ditetapkan. Pada sektor pertanian kelapa sawit, UMPS 2027 ditetapkan sebesar Rp4.053.065. Berikutnya, sektor pertambangan batu bara ditetapkan sebesar Rp4.061.619dan sektor minyak, bumi dan gas alam ditetapkan sebesar Rp4.070.174.

Zainal menegaskan prinsip keputusan besaran UMP yang diambil telah dikalkulasikan secara matang agar berkeadilan dalam melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, sehingga investasi di Kaltara tetap tumbuh dan kondusif.

"Kita memahami bersama berbagai aspirasi yang berkembang di ruang sidang rekan-rekan serikat pekerja memperjuangkan kesejahteraan yang optimal bagi buruh tentunya. Sementara rekan-rekan dari unsur pengusaha juga memaparkan realitas dan tantangan kemampuan dunia usaha serta iklim investasi di Provinsi Kaltara," ujarnya.

Pemerintah bersama unsur akademisi, tegasnya, senantiasa berada di tengah untuk menjembatani berbagai pandangan tersebut dan yang menjadi acuan utama tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, mencakup aspek yuridis, data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta pertimbangan teknis lainnya guna menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Dalam proses pembahasan UMP, pemerintah memperhatikan sejumlah indikator ekonomi yang disampaikan oleh BPS Kaltara.

Indikator itu mulai dari pertumbuhan ekonomi Kaltara kuartal III 2026 yang tercatat 5,51 persen dan inflasi periode September 2025-September 2026 sebesar 2,56 persen.

"Indikator tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan dan tetap memperhatikan kondisi ketenagakerjaan dan keberlangsungan dunia usaha di Kaltara," ujar Zainal.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal menjelaskan berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan bahwa upah minimum dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum atau KHL.

Dalam penetapan upah minimum di Provinsi Kaltara, perhitungan dilakukan menggunakan formula upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu sebagaimana mana yang dimaksud pada rentang batas bawah 0,5 - 1 paling tinggi.

Lebih lanjut, Zainal mengimbau kepada seluruh pelaku usaha dan para pekerja/buruh di Kaltara agar semua dapat menyikapi keputusan ini dengan kepala dingin dan semangat kekeluargaan.

"Saya berharap juga hasil dari penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Kepada para pengusaha saya juga mengimbau agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Ia juga meminta pekerja buruh dan serikat pekerja/buruh untuk terus menjaga komunikasi dan membangun hubungan yang kondusif dengan pihak perusahaan.