Ekonomi

Upah Minimum 2027 Segera Diumumkan, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSP

Upah Minimum 2027 Segera Diumumkan, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSP

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan pengumuman () 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Kemudian Provinsi (UMSP) dilakukan lima hari kemudian tepatnya pada 26 November 2026.

Sementara itu, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Mengutip Antara, Selasa (17/11/2026), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menuturkan, mekanisme penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Ia menuturkan, dalam regulasi itu, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP.

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

Adapun tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan menjadi pertimbangan untuk menghitung upah minimum 2027. Formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli.

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua 'stakeholders',” ujar Yassierli.

Kata Menaker soal Kenaikan Upah Minimum Provinsi

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum mengungkapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), termasuk untuk wilayah Jakarta. Dia meminta masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut terkait penetapan upah minimum tahun depan.

Yassierli mengatakan pemerintah telah memiliki dasar hukum terbaru untuk menentukan formula pengupahan melalui undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan.

"Undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).

Saat ditanya apakah formula penghitungan UMP masih menggunakan rumus sebelumnya, Yassierli meminta masyarakat merujuk pada ketentuan dalam undang-undang terbaru.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.

Namun, Yassierli belum memberikan gambaran mengenai potensi kenaikan atau penurunan UMP Jakarta pada 2027.

“Lihat nanti aja nanti,” tuturnya.