DPR bakal menggelar Sidang Paripurna untuk membahas hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Raka yang diusulkan oleh delapan fraksi partai politik, Kamis (12/11) besok.
Usul hak menyampaikan pendapat dikemukakan sebagai respons terhadap polemik ijazah Gibran yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Wacana pemakzulan pun mengemuka.
"Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Wakil Ketua DPR Saan Mustofa di hadapan wartawan usai menerima usulan dari perwakilan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Saan mengatakan sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi partai politik telah meneken dokumen hak menyatakan pendapat.
Menurut Saan, jumlah ini sudah melebihi dari syarat minimal yakni 25 anggota dari lintas fraksi untuk dapat diproses kepada pimpinan DPR RI.
Saan merujuk pada ketentuan HMP yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.
"Sehingga dari sisi persyaratan, dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti, menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat," ucapnya
Adapun, Saan merinci jumlah anggota yang meneken dokumen HMP dari masing-masing partai politik adalah sebagai berikut:
- PDIP: 14 orang
- Partai Golkar: 11 orang
- Partai Gerindra: 11 orang
- Partai PKB: 18 orang
- Partai Nasdem: 19 orang
- PKS: 28 orang
- PAN: 1 orang
- Partai Demokrat: 18 orang
Saan pun mengimbau kepada seluruh anggota DPR dari seluruh fraksi untuk berada di Jakarta karena masa reses DPR sudah selesai dan telah memasuki masa sidang.
Namun, Saan tetap menghormati kebijakan internal masing-masing partai jika terdapat anggota yang tidak hadir saat masa sidang.
Adapun, menurut ketentuan, jika dalam sidang paripurna nanti usul HMP diterima, maka DPR akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari seluruh fraksi.
Berdasarkan Pasal 213 ayat (1) dan (2) UU MD3, panitia khusus akan menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna DPR usai melakukan pembahasan.
Jika rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus, hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.
Namun apabila laporan tersebut disetujui, tindak lanjutnya bergantung dengan persoalan yang dibahas sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) dan (2).
Jika hak menyatakan pendapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau hasil pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi, DPR akan menyampaikan sikap atau pendapat resminya kepada pemerintah.
Namun, apabila laporan panitia khusus menyimpulkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melalukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden, DPR akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
(gil)