Politik

Waka DPRD Surabaya Minta Pemkot Benahi Halte Transportasi Publik

DPRD Surabaya
Foto: DPRD Surabaya
Jakarta -

Kondisi halte transportasi publik di Kota Surabaya menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. Ia menilai sebagian besar halte tersebut belum memenuhi standar kenyamanan dan kelayakan bagi masyarakat pengguna angkutan umum.

Menurut Laila, hanya sejumlah halte yang dinilai cukup representatif, di antaranya berada di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jalan Darmo, dan Kaliasin. Sementara di beberapa lokasi lain, fasilitas pemberhentian angkutan umum masih sekedar berupa bus stop tanpa sarana pendukung yang memadai. Bahkan, halte di seberang Kebun Binatang Surabaya (KBS) dinilai jauh dari ideal.

"Peneduh panas atau pelindung hujan nyaris sulit dinikmati di halte sebagian besar Surabaya. Ada beberapa memang cukup nyaman dan bagus," kata Laila dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).

Laila menegaskan, halte bukan sekedar tempat naik dan turun penumpang. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat saat menggunakan transportasi publik. Karena itu, halte perlu dilengkapi fasilitas dasar seperti atap pelindung dari panas dan hujan serta tempat duduk bagi calon penumpang.

Selain fasilitas fisik, Laila juga meminta pemerintah kota menyediakan papan informasi di setiap halte. Informasi tersebut meliputi jadwal kedatangan bus, rute perjalanan, hingga armada yang melayani masing-masing jalur.

"Meski sudah ada aplikasi untuk angkutan publik di Surabaya (Gobis), informasi seputar jadwal kedatangan bus dan jalur harus ditampilkan di setiap halte," ujarnya.

Laila menilai pembenahan halte semakin mendesak seiring meningkatnya layanan transportasi publik di Surabaya. Kehadiran Suroboyo Bus dan angkutan pengumpan Wira Wiri menjadi alternatif mobilitas masyarakat.

Terlebih, Pemkot Surabaya kini menambah 18 unit minibus baru untuk memperkuat layanan Wira Wiri. Penambahan armada tersebut diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dan memudahkan mobilitas warga.

Namun, menurut Laila, penambahan kendaraan harus disertai dengan peningkatan infrastruktur pendukung. Pemerintah kota tidak cukup hanya menambah bus, minibus, maupun Hiace tanpa memperhatikan kelayakan halte dan kondisi jalan.

"Jangan hanya armadanya yang ditambah, tetapi fasilitas pendukungnya juga harus diperhatikan. Masyarakat harus mendapatkan kenyamanan sejak menunggu hingga sampai tujuan," tegas Laila.

Ia menambahkan, kualitas transportasi publik tidak semata-mata diukur dari jumlah armada yang beroperasi. Kenyamanan penumpang selama perjalanan, termasuk ketika menunggu kendaraan, juga harus menjadi perhatian.

Meningkatnya jumlah pengguna Suroboyo Bus dan Wira Wiri menunjukkan transportasi publik semakin dibutuhkan masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Laila berharap, pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas halte yang tersebar di berbagai wilayah Surabaya. Pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah halte sekaligus memetakan kondisi dan kelengkapan fasilitasnya.

Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang layak. Laila berharap, pembenahan halte menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.