Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan agar penambahan anggaran riset untuk tahun 2027 menjadi sekira Rp6 triliun harus dimanfaatkan secara terukur.
“Kenaikan anggaran riset hanya bermakna jika ada ukuran jelas: berapa yang terserap industri, berapa yang berujung pada produk atau kebijakan, dan bagaimana dampaknya pada daya saing bangsa. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus riset yang berhenti di laporan,” kata Lestari dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Rerie, sapaan akrabnya, efektivitas pemanfaatan dana harus diukur dari keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan nasional, bukan dari besarnya nominal.
Pernyataan itu merespons rencana Kemendiktisaintek yang menyiapkan anggaran riset mencapai Rp6 triliun untuk 2027.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek, Fauzan Adziman, menyampaikan bahwa anggaran tersebut berasal dari APBN sekitar Rp3 triliun dan hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian LPDP sebesar Rp1,3 triliun–Rp1,4 triliun, di luar anggaran BRIN.
Rerie menyoroti struktur pendanaan riset nasional yang belum berubah. Menurutnya, belanja riset dan pengembangan Indonesia tercatat sekitar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata global dan tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Yang lebih mendasar, sumber pendanaan masih didominasi pemerintah, sekitar 80 persen, sementara kontribusi industri di bawah 20 persen. Di negara maju, industri justru menanggung 60–70 persen belanja riset.
Rerie menilai ketimpangan itu menandakan agenda riset berisiko tidak tersambung dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha.
“Kalau industri tidak ikut menanggung dan tidak memakai hasilnya, riset kita akan terus berputar di lingkaran yang sama: publikasi bertambah, tetapi produk dan lapangan kerja tidak tumbuh sepadan,” ucapnya.
Dia menekankan bahwa anggaran untuk 2027 harus dievaluasi dengan sejumlah tolok ukur yang dapat diaudit, salah satunya adalah tingkat konversi komersialisasi riset memiliki indikator kuantitatif yang terbuka untuk publik dan bukan sekadar jumlah publikasi ilmiah.
“Laporan tahunan anggaran riset yang memuat angka konversi industri dan capaian target pembangunan harus disampaikan secara terbuka. Publik berhak tahu apakah Rp6 triliun itu benar-benar menjadi nilai tambah atau hanya menjadi beban anggaran,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI itu juga mendorong pemerintah untuk memperluas skema co-funding dengan industri, seperti yang telah diterapkan Kemendiktisaintek dengan kewajiban kontribusi perusahaan sebesar 15 persen.
Menurutnya, skema itu perlu diperluas dan dijadikan syarat bagi program riset strategis yang dananya bersumber dari dana abadi.
“Riset yang baik bukan yang paling mahal, tetapi yang paling jelas untuk siapa dan untuk apa. Itu ukuran yang harus kita pegang menuju 2045,” katanya.