Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa () Moh. Rano Alfath menegaskan bahwa PKB memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengusulkan calon Wakil Presiden pengganti. PKB tidak akan mengajukan kader internal dan menyerahkan penentuan nama calon kepada pertimbangan Presiden.
“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” ujar Rano dalam keterangan yang diterima, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, Rano menyampaikan bahwa PKB memiliki pandangan mengenai figur yang dinilai mampu membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan.
“Namun apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan presiden, kami Partai Kebangkitan Bangsa menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan,” ujarnya.
Rano menjelaskan, penghormatan terhadap kewenangan Presiden tersebut berlandaskan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, kewenangan mengusulkan kedua calon berada pada Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.
Mekanisme tersebut dipertegas dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah. Ketentuan tersebut mengatur pengajuan dua calon oleh Presiden beserta kelengkapan persyaratannya serta pemilihan salah satunya oleh MPR.
“Presiden tentu memiliki pertimbangan mengenai figur yang dapat mendampingi beliau dan membantu pelaksanaan agenda pemerintahan. Pandangan PKB mengenai Pak Dasco kami tempatkan sebagai masukan. Penentuan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegasnya.
Dasar Pengalaman
Menurut Rano, penilaian PKB terhadap Dasco didasarkan pada pengalaman, kematangan politik, serta kemampuannya menjadi jembatan komunikasi di antara berbagai kepentingan. Kapasitas tersebut dinilai penting untuk merajut konsensus, menjaga soliditas koalisi, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan parlemen.
“PKB melihat Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan pandangan, dan mencari titik temu. Kemampuan ini penting agar komunikasi di dalam koalisi tetap terjaga dan agenda pemerintahan memperoleh dukungan politik yang kuat,” kata Rano.
Selain kemampuan komunikasi politik, Rano menekankan kesetiaan Dasco kepada Presiden Prabowo sebagai pertimbangan penting dalam pandangan PKB. Ia menilai loyalitas tersebut tercermin dalam konsistensi Dasco mendukung kepemimpinan Presiden, mengawal agenda pemerintahan, serta membangun komunikasi agar arah kebijakan Presiden dapat dipahami dan memperoleh dukungan.
“PKB juga melihat kesetiaan Pak Dasco kepada Bapak Presiden. Beliau menunjukkan kesediaan untuk bekerja, menjaga kepercayaan, dan membantu mengawal agenda Presiden. Kesetiaan seperti ini penting karena Presiden membutuhkan pendamping yang dapat dipercaya, memahami arah kepemimpinannya, dan memiliki komitmen yang sama untuk menyukseskan pemerintahan,” ujarnya.
Rano menilai perpaduan antara loyalitas dan kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak menjadi modal bagi hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden yang solid. Kesamaan arah dan rasa saling percaya, menurutnya, diperlukan agar koordinasi pemerintahan berjalan efektif dan agenda pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
Jembatani Aspirasi Masyarakat
Dia menambahkan, kemampuan komunikasi Dasco juga dibutuhkan untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Ia menilai seorang pendamping Presiden perlu memahami persoalan yang dihadapi rakyat sekaligus mampu mendorong penyelesaiannya melalui koordinasi yang efektif.
Peran Dasco dalam membuka ruang dialog dengan kelompok buruh, termasuk melalui audiensi bersama perwakilan pekerja dan pemerintah mengenai regulasi ketenagakerjaan, menjadi salah satu contoh keterlibatannya dalam mempertemukan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan.
“Persoalan buruh, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya membutuhkan saluran komunikasi yang baik kepada pemerintah. PKB memandang Pak Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi penghubung, agar persoalan yang dirasakan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut,” tuturnya.
Menurut Rano, komunikasi yang terbuka dapat membantu meredam ketegangan sosial sekaligus memastikan kebijakan mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan daya beli masyarakat. Karena itu, kemampuan menjaga stabilitas politik harus berjalan beriringan dengan kepekaan terhadap kebutuhan rakyat.
“Pengalaman politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaan kepada Presiden itulah yang menjadi pertimbangan PKB dalam memandang sosok Pak Dasco. Pada akhirnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menentukan nama yang akan diusulkan sesuai konstitusi,” pungkasnya.
Sosok Idel
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sosok yang ideal menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI).
Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyebut Dasco sebagai tokoh yang sudah teruji setia dalam mengamankan kepemimpinan politik Presiden Prabowo. Apalagi, Dasco lahir dari partai yang sama dengan Presiden Prabowo, yakni Gerindra.
"Agar Pemerintah semakin fokus melaksanakan visi Presiden, maka sebaiknya Wapres dari Gerindra saja," kata Jumhur kepada wartawan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Jumhur tak menampik ada banyak kader muda Gerindra yang layak menjadi Wapres. Hanya saja, Jumhur mengaku punya pengalaman pribadi dalam berinteraksi dengan Dasco.
Bagi dia, Dasco bisa jadi jembatan emas antara partai politik (parpol) dan negara, termasuk masyarakat sipil. Salah satu contoh kemampuan Dasco menyelesaikan persoalan pemerintah ialah saat regulasi ketenagakerjaan mengalami kebuntuan.
"Pak Dasco itu jadi jembatan emas antara partai politik dan juga antara negara dan masyarakat sipil. Saya merasakan itu saat terjadi kebuntuan dalam masalah regulasi ketenagakerjaan. Hal yang sama juga terjadi pada isu reforma agraria, semua bisa dicarikan solisinya dengan bijaksana," kata Jumhur.
Karena itu, kata dia, ketegangan antara negara dan masyarakat sipil relatif jauh mereda dibanding waktu-waktu sebelumnya. Hal ini tentu sangat berarti bagi Presiden Prabowo.
"Kalau arahnya membangun persatuan politik dengan penghormatan pada masyarakat sipil maka yang tepat adalah Sufmi Dasco Ahmad," tegas Jumhur.