Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengatakan perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan pendampingan psikolog forensik selama proses hukum untuk memastikan korban aman dan tidak mengalami trauma berulang.
"Psikologi forensik dibutuhkan bukan untuk menggantikan hukum, tetapi agar hukum tidak salah membaca manusia. Ketika berhadapan dengan korban, kita perlu memahami kondisi psikologis, pengalaman, dan trauma yang mereka alami," ujar Wamen PPPA Veronica Tan di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya dalam acara Simposium Temu Ilmiah Nasional Apsifor (Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia) di Jakarta.
Menurutnya, keberadaan psikolog forensik bukan hanya membantu aparat penegak hukum menemukan kebenaran, tapi juga memastikan anak korban tidak semakin trauma selama proses hukum.
"Jangan sampai proses mencari keadilan justru membuat perempuan dan anak kembali terluka," katanya.
Oleh karena itu kebutuhan terhadap psikologi forensik semakin penting seiring pengakuan peran ahli psikologi dalam sistem hukum, termasuk melalui KUHAP yang baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Namun demikian pelaksanaan pemeriksaan psikologis di daerah masih menghadapi tantangan, mulai dari kompetensi pemeriksa, penggunaan instrumen, hingga kepastian waktu penyelesaian asesmen.
Menurut dia, kondisi ini perlu menjadi perhatian agar hasil pemeriksaan dapat mendukung proses hukum, sekaligus pemenuhan hak korban.
Saat ini Kementerian PPPA bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) sedang menyusun Pedoman Pemeriksaan Psikologis bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dalam Ranah Hukum.
"Kami berharap pedoman ini dapat menjadi acuan bersama sehingga kualitas pemeriksaan dan layanan tidak bergantung pada siapa yang bertugas, tetapi mengacu pada standar yang sama di mana pun korban berada. Kami juga mengajak Apsifor untuk ikut menguji, menyempurnakan, dan membantu meningkatkan kapasitas psikolog di daerah," kata Veronica Tan.
Sementara Kepala Seksi Psikiatri Forensik Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PDSKJI) Natalia Widiasih Raharjanti memaparkan pentingnya penilaian kapasitas mental pada individu dengan disabilitas mental dan intelektual dalam proses hukum.
Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi individu saat peristiwa terjadi, kemampuan memahami proses hukum, serta faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilakunya.
Penilaian tersebut diperlukan untuk mendukung proses peradilan yang adil dan menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kebutuhan individu.
"Disabilitas mental maupun intelektual tidak serta-merta berarti seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak dapat menjalani proses peradilan. Kapasitas mental perlu dinilai secara menyeluruh dengan melihat kondisi dan konteks saat peristiwa terjadi. Karena itu pemeriksaan harus dilakukan secara tepat agar hak individu untuk memperoleh proses peradilan yang adil tetap terpenuhi," kata Natalia.