Politik

Wamensos Agus Jabo Dorong TKSK Aktif Dampingi Masyarakat Miskin & Rentan

Kemensos
Foto: Dok. Kemensos
Jakarta -

Wakil Menteri Sosial RI (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memperkuat peran sebagai ujung tombak negara dalam mengentaskan kemiskinan dan menangani persoalan sosial di masyarakat.

TKSK diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga aktif menjangkau, mendampingi, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh intervensi yang tepat.

"Kita sebagai ujung tombak dari negara harus memahami betul apa yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu harus kita sambut dan kita laksanakan, khususnya bagi saudara-saudara saya yang ada di TKSK," ujar Agus, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Pesan tersebut disampaikan Agus Jabo dalam kegiatan Bakti Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 TKSK bersama TKSK se-Provinsi Jawa Tengah di Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Sabtu (21/11).

Agus menyampaikan pengentasan kemiskinan dan penyelesaian persoalan masyarakat rentan menjadi dua prioritas utama yang harus menjadi perhatian TKSK. Berdasarkan data yang disampaikan, angka kemiskinan Indonesia masih berada pada level 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa.

Kondisi tersebut menuntut kerja bersama agar masyarakat miskin dan kelompok rentan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.

Agus menjelaskan terdapat tiga mandat Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, memastikan ketersediaan data yang akurat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kedua, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Ketiga, menyelenggarakan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Dalam mendukung mandat tersebut, TKSK memiliki peran penting dalam membantu pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Saat ini, Kemensos tengah menggalakkan registrasi ulang penerima bansos melalui Gerakan Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Melalui gerakan ini, masyarakat melakukan registrasi ulang dengan melengkapi dan memperbarui data sosial ekonominya. Agen Perlinsos turut membantu proses registrasi, memastikan informasi yang disampaikan sesuai kondisi sebenarnya, serta mendukung verifikasi agar data penerima bantuan semakin akurat.

"Tahun 2027 nanti diharapkan data sudah by system, menggunakan Identitas Kependudukan Digital yang NIK-nya terhubung dengan instansi lain, sehingga bisa terlacak bagaimana status sebuah keluarga," kata Agus.

Namun, menurutnya, tugas TKSK tidak berhenti pada pembaruan data. Kehadiran langsung di tengah masyarakat juga menjadi bagian penting untuk memastikan negara mampu memberikan perlindungan dan penanganan yang sesuai.

"Jadi kita harus aktif menjenguk, menghampiri, mendampingi saudara-saudara kita yang miskin secara ekonomi dan saudara-saudara kita yang rentan karena masalah sosial," tegas Agus.

Agus menambahkan keterlibatan TKSK diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat memperoleh solusi dan intervensi yang tepat, baik melalui bantuan sosial, rehabilitasi sosial, maupun program pemberdayaan.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyerahkan bantuan Kemensos secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat. Bantuan tersebut meliputi 189 paket nutrisi, sembilan unit kursi roda, dan sembilan paket bantuan kewirausahaan dengan total nilai Rp 210.125.000.

Dukungan juga diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berupa 200 paket sembako, bantuan Kartu Jawa Tengah kepada 130 penerima manfaat, serta bantuan langsung tunai prioritas daerah bagi 19 penerima manfaat. Total bantuan dari Pemprov Jateng mencapai Rp 353.400.000.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menyalurkan bantuan permakanan SERASI KASIH senilai Rp 1.390.650.999 dan bantuan alat bantu disabilitas senilai Rp 1.020.070.000.

Dukungan dunia usaha turut melengkapi kegiatan tersebut. BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VI memberikan 15 unit kursi roda, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang memberikan 10 unit kursi roda, sedangkan PT BPR BKK memberikan 20 unit chopper untuk mendukung pemberdayaan sosial ekonomi.

Dari unsur TKSK, turut disalurkan bantuan pemberdayaan sosial ekonomi bagi PPSK senilai Rp 20 juta serta santunan purna tugas kepada 16 TKSK yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya dengan total nilai Rp 200 juta.

Melalui peringatan HUT ke-17 ini, diharapkan TKSK semakin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan berbagai elemen masyarakat. Dengan kerja aktif dan pendampingan berkelanjutan, TKSK diharapkan mampu memastikan program perlindungan dan pemberdayaan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.