Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana mekanisme pengunduran hingga pengisian jabatan Wapres untuk menggantikan Gibran?
Sebagai informasi, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran telah bertemu Prabowo hari ini. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri usai Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dia menyebut Prabowo tidak menyampaikan penolakan niatan tersebut. Dia mengatakan Prabowo memberi masukan ke Gibran.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.
Lalu, bagaimana aturan di UUD 1945 jika Wapres mundur?
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Dr Qurrata Ayuni, mengatakan UUD 1945 tidak mengenal istilah 'mundur'. Namun, katanya, Gibran tetap dapat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan ke Presiden.
"Di konstitusi Indonesia, UUD 1945 memang tidak dikenal istilah 'mundur', maka permohonan mundur Gibran ini sebagai bentuk permohonan ke Presiden. Nanti presiden akan menyetujui apakah akan diberhentikan atau tidak," ujarnya.
Jika Prabowo setuju, maka akan berlaku pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dia mengatakan pasal itu mengatur soal kekosongan jabatan Wapres.
"Kalau sudah disetujui oleh Presiden Prabowo untuk diberhentikan berdasarkan permohonan 'mundur', maka akan berlaku Pasal 8 ayat (2) perihal kekosongan Wakil Presiden, di mana dalam waktu enam puluh hari, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan Presiden. Jadi saran saya, ketika memberhentikan, segera harus Presiden mengajukan dua calon pengganti," ujar Qurrata.
Berikut isi pasal dalam UUD 1945 yang dimaksud:
Pasal 8 UUD 1945:
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Dosen Hukum Tata Negara UI, Titi Anggraini, menyebut proses pengunduran diri Gibran tidak perlu melalui mekanisme pemakzulan. Dia mengatakan pemakzulan dilakukan lewat proses yang dimulai oleh DPR jika menemukan pelanggaran berat atau tidak lagi memenuhi syarat.
"Terkait pernyataan Mensesneg bahwa Wakil Presiden Gibran ingin mengundurkan diri, prosesnya memang tidak melalui mekanisme pemakzulan (pemberhentian). Pemakzulan hanya berlaku jika ada dugaan pelanggaran berat atau tidak lagi memenuhi syarat, yang harus melalui usul DPR, putusan MK, lalu keputusan MPR (Pasal 7A dan 7B UUD 1945 juncto UU MD3)," ujarnya.
Dia mengatakan dasar hukum pengunduran diri itu terdapat di Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dia mengatakan ada kata 'berhenti' di dalam pasal 8 ayat (1) yang dapat mencakup pengunduran diri.
"Untuk pengunduran diri (berhenti atas kehendak sendiri), dasarnya ada di UUD 1945 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka digantikan oleh Wakil Presiden. Kata "berhenti" di sini mencakup pengunduran diri. Pasal 8 ayat (2) kemudian mengatur secara khusus jika yang kosong adalah jabatan Wakil Presiden, maka selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," ucapnya.
Dia mengatakan aturan tersebut juga tertera di Pasal 46 hingga pasal 49 UU MD3. Dia mengatakan pasal-pasal itu mengatur tata cara MPR memilih Wakil Presiden baru saat jabatan Wapres kosong, termasuk karena mengundurkan diri.
"Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam UU MD3, khususnya Pasal 46 sampai Pasal 49. Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, termasuk karena mengundurkan diri, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru. Presiden mengusulkan dua orang calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang. Dalam sidang tersebut, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan, lalu MPR memilih salah satu berdasarkan suara terbanyak. Jika suara sama, pemilihan diulang sekali; jika masih sama, Presiden yang memilih salah satunya. Setelah terpilih, Wakil Presiden baru dilantik dengan sumpah/janji dan ditetapkan dengan ketetapan MPR," ujarnya.
Dia mengatakan pengunduran diri Gibran bersifat administratif-konstitusional lewat mekanisme kekosongan jabatan. Dia mengatakan pengunduran diri cukup disampaikan secara resmi ke Presiden dan/atau MPR.
"Jadi, jika Gibran memang mengundurkan diri, prosesnya bersifat administratif-konstitusional melalui penciptaan kekosongan jabatan, bukan melalui jalur pemakzulan. Pengunduran diri cukup disampaikan secara resmi, biasanya melalui surat kepada Presiden dan/atau MPR, kemudian MPR menjalankan prosedur pemilihan pengganti sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46-49 UU MD3," ujarnya.