Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.
Jakarta, CNBC Indonesia - November 1956, tepat 70 tahun lalu, masyarakat Indonesia mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa negara akan segera kehilangan wakil presiden. Ini terjadi setelah Mohammad Hatta membulatkan tekad untuk mundur dari jabatannya pada 1 Desember 1956 setelah mengirim surat ke ketua DPR pada 20 Juli 1956 dan akhir November 1956.
Melalui surat itu, Hatta menyampaikan dirinya merasa sudah tiba waktunya untuk mengundurkan diri.
"Kepada Ketua DPR. Bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang setelah DPR yang dipilih rakyat mulai bekerja dan konsitutante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden," tulis Hatta, dikutip koran Merdeka (23 Juli 1956).
Meski surat tersebut sudah dikirim sejak Juli, kabar pengunduran diri Hatta belum langsung menjadi perbincangan luas. Isu itu semakin mencuat ketika November tiba, terutama saat tanggal 1 Desember yang menjadi batas waktu pengunduran dirinya semakin dekat.
Hatta pun kembali menyurati DPR pada akhir November 1956. Kali ini, dia menegaskan bahwa keputusan yang sebelumnya disampaikan pada Juli tetap berlaku. Tidak ada perubahan dalam rencananya untuk meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia.
"Berdasarkan surat saya pada saudara tanggal 20 Juli 1956 no. 35/56 bersama ini saya beritahukan dengan hormat bahwa pada tanggal 1 Desember 1956 saya akan meletakkan jabatan sebagai wakil presiden," ungkap Hatta dalam suratnya, dikutip koran Indonesia Raya (28 November 1956).
Setelah surat tersebut diterima, anggota DPR mulai memproses pengunduran diri Hatta. Parlemen akhirnya menyetujui keputusan itu dengan suara bulat. Kabar mundurnya Hatta pun menghiasi halaman depan berbagai surat kabar nasional.
"Parlemen dalam sidangnya semalam telah menerima baik dengan suara bulat usul pernyataan yang diajukan oleh panitia permusyawaratan yang bunyinya menyatakan terima kasih dan penghargaan pada Bung Hatta dan menyatakan kepercayaan bahwa Bung Hatta akan tetap menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan nusa dan bangsa," ungkap koran Indonesia Raja (1 Desember 1956).
Dengan demikian, duet kepemimpinan Soekarno-Hatta yang selama ini dikenal sebagai Dwitunggal resmi berakhir. Hatta tidak lagi mendampingi Soekarno sebagai wakil presiden setelah keduanya bersama-sama memimpin Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Keputusan tersebut tentu mengundang pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, Hatta bukan sekadar wakil presiden, melainkan tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi pasangan Soekarno dalam memimpin Indonesia. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Hatta memilih mundur?
Jawabannya mulai terungkap dalam pemberitaan Indonesia Raya edisi 30 November 1956. Hatta disebut merasa tidak lagi dilibatkan dalam berbagai urusan pemerintahan. Sejumlah usul yang disampaikannya tidak diperhatikan, sementara persoalan penting negara justru tidak selalu diberitahukan kepadanya.
"Keterangannya itu menyimpulkan kejengkelan dalam kerjasama Dwitunggal selama ini, karena banyak usul-usulnya yang tidak diperhatikan dan banyak persoalan-persoalan penting yang tidak diberitahukan padanya. Karena itu Bung Hatta merasa kedudukannya sebagai Wapres RI tidak ada gunanya," ungkap Indonesia Raya, yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber.
Kekecewaan Hatta terhadap Soekarno juga berkaitan dengan sejumlah kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip hidupnya. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah korupsi.
Hatta disebut pernah mengemukakan kekecewaan terhadap persoalan pemberian lisensi istimewa serta keputusan Soekarno memberikan grasi kepada seorang koruptor tanpa memberitahukan kepadanya.
"Dalam hal korupsi dikemukakan oleh Bung Hatta tentang lisensi istimewa. Juga bahwa presiden memberikan grasi kepada salah satu koruptor, tidak memberitahukan Hatta," ungkap Indonesia Raya.
Berbagai kekecewaan tersebut membuat Hatta merasa posisinya sebagai wakil presiden tidak lagi memiliki arti. Keputusan mundur yang sudah disampaikan sejak Juli 1956 pun akhirnya benar-benar terlaksana pada 1 Desember tahun yang sama.
Hatta tercatat menjabat sebagai wakil presiden sejak 1945 hingga 1956 atau sekitar 11 tahun. Setelah kepergiannya, kursi wakil presiden Indonesia kosong selama bertahun-tahun dan baru kembali terisi pada 1973 ketika Soeharto menunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil presiden.