JAKARTA – Wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Komisi Yudisial (KY) belakangan ini memicu polemik di ruang publik.
Meski diklaim bertujuan mulia untuk menjaga marwah hakim dan mengamankan jalannya persidangan, rencana ini justru dinilai berpotensi mengancam esensi independensi kekuasaan kehakiman.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, I Wayan Sudirta, memberikan catatan kritis sekaligus mendesak agar wacana ini ditinjau ulang secara mendalam.
Dia mengingatkan bahwa niat baik untuk mengamankan pengadilan tidak boleh berujung pada blunder institusional yang justru mengaburkan garis batas pemisahan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
"Kita tentu sepakat bahwa keamanan dan marwah hakim di ruang sidang adalah hal yang mutlak harus dijaga," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026),
Namun, kata dia, gagasan untuk menghadirkan struktur baru berupa polisi khusus di lingkungan peradilan adalah langkah yang harus diuji tingkat urgensi dan rasionalitasnya.
"Jangan sampai, alasan pengamanan justru menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan yang dapat mencederai kemerdekaan proses hukum itu sendiri," kata dia mengingatkan.
Wayan Sudirta menyoroti bahwa tugas pokok kepolisian pada dasarnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang domainnya sudah mencakup pengamanan objek vital seperti pengadilan.
Optimalisasi pengamanan oleh personel kepolisian yang sudah ada dinilai jauh lebih rasional dibandingkan membentuk satuan atau struktur baru yang berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan (overlapping).
Merespons pernyataan Ketua KY yang menyebut satuan ini akan mengedepankan pendekatan humanis dan mendukung proses hukum yang imparsial, Wayan Sudirta menggarisbawahi bahwa imparsialitas peradilan justru lahir dari ruang sidang yang bebas dari segala bentuk intervensi dan bayang-bayang aparat keamanan.
Lebih lanjut, dia sependapat dengan pandangan sejumlah pakar hukum pidana yang menilai bahwa wacana ini kurang rasional.
Kehadiran polisi khusus dengan kewenangan yang belum terdefinisi secara ketat berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi para pencari keadilan dan memengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara.
Dia menekankan rekomendasinya jelas yaitu Polri dan Komisi Yudisial harus duduk kembali dan meninjau ulang rencana ini.