Tiga warga negara mengajukan permohonan uji materiil Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik () Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK).
3 warga negara itu adalah Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur dan Agripa Tri Fosa Sianipar.
Permohonan pengujian materiil tersebut resmi teregistrasi dengan Nomor 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026.
Para Pemohon menguji Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.
Pasal tersebut berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."
Sementara itu, bagian penjelasan pasal menyebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Dalam pokok permohonannya, Para Pemohon menilai norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Menurut pemohon, norma pasal 6 ayat (1) itu tidak memberikan klasifikasi yang jelas terhadap syarat, kualifikasi yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat.
"Norma tersebut justru mengembalikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menafsirkan keadaan seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat," dikutip dari dokumen permohonan, Selasa (17/11).
Menurut pemohon, ketiadaan norma yang mengatur kualifikasi, parameter, dan syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dalam Pasal 6 ayat (1) a quo yang mendelegasikan sepenuhnya penentuan tersebut kepada diskresi politik Majelis Permusyawaratan Rakyat secara langsung melahirkan kekosongan hukum yang memicu ketidakpastian konstitusional akut.
Dalam berkas permohonan, Para Pemohon menyinggung dinamika ketatanegaraan terkini, termasuk wacana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden yang sempat bergulir di DPR. Gibran belakangan menyatakan berhenti sehingga proses di parlemen tidak dilanjutkan.
"Pertanyaan fundamental yang lahir dari peristiwa semacam ini adalah: jika skenario pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi, maka manakala ditarik
pada ujung prosesnya, kategori pemberhentian apakah yang akan disematkan kepada yang bersangkutan? Apakah ia dikategorikan sebagai pemberhentian 'dengan hormat'
atau 'tidak dengan hormat'?" dikutip dari permohonan
Jika diputus dengan hormat, pemohon mempertanyakan instrumen dan alat ukur objektifnya. Sebaliknya, jika diputus tidak dengan hormat, pemohon mempertanyakan parameter yuridis apa yang melandasinya.
"Apakah terdapat undang-undang khusus yang mengatur kualifikasi rinci mengenai batasan pelanggaran tersebut? Realitasnya, jawaban atas seluruh pertanyaan krusial tersebut menemui jalan buntu karena norma a quo tidak menyediakan instrumen hukumnya, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada diskresi politik Majelis Permusyawaratan Rakyat," tulis pemohon.
Menurut pemohon, penyerahan nasib hukum dan moral seorang mantan Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara kepada diskresi politik murni tanpa batasan parameter objektif merupakan antitesis dari prinsip negara hukum yang berdaulat.
"Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilan konstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas," tulis pemohon.
Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Atau, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pemberhentian dengan hormat meliputi :
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
c. Diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya
Diberhentikan tidak dengan hormat :
a. Dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal 2 tahun
b. Melanggar sumpah/janji jabatan
c. Melakukan perbuatan tercela