Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat neraca pangan wilayah Jawa untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan sekaligus mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 dengan tema Penguatan Neraca Pangan Jawa untuk Mendukung Stabilitas Pasokan Pangan Nasional.
"Penguatan neraca pangan diperlukan untuk menghasilkan data yang lebih akurat mengenai produksi, kebutuhan konsumsi, stok, serta perdagangan pangan antarwilayah sebagai dasar pengambilan kebijakan," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal dalam keterangan di Surabaya, Jumat.
Rifki menekankan upaya penguatan neraca pangan penting mengingat Jawa merupakan salah satu kawasan strategis dalam rantai pasok pangan nasional sehingga ketepatan informasi mengenai surplus dan defisit komoditas di setiap daerah berpengaruh terhadap kelancaran distribusi dan stabilitas harga.
Penguatan neraca pangan diarahkan pada peningkatan akurasi penghitungan produksi, penyempurnaan estimasi kebutuhan konsumsi, serta perluasan pencatatan arus perdagangan antarwilayah terutama pada simpul-simpul perdagangan utama.
Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Muhamad Mawardi menekankan pentingnya tata kelola pangan melalui pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi untuk memperkuat koordinasi pemerintah dalam menjaga pasokan.
Menurut dia, Satu Data diperlukan untuk mengintegrasikan informasi produksi, stok, kebutuhan, perdagangan antarwilayah, dan harga pangan dengan acuan yang seragam.
Sementara Satu Peta berfungsi memetakan sentra produksi, wilayah konsumsi, dan koridor logistik guna memperkuat konektivitas distribusi, sedangkan Satu Aksi menjadi dasar kesepakatan langkah konkret dan penentuan wilayah prioritas intervensi.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Fauzan Hasan mengatakan, hasil analisis neraca pangan harus dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan strategis termasuk penentuan target program dan alokasi anggaran.
Dengan demikian, ujar dia, neraca pangan tidak hanya menjadi instrumen pemantauan ketersediaan komoditas tetapi juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan melakukan intervensi sesuai kebutuhan wilayah.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menjelaskan, neraca pangan disusun dalam proyeksi tahunan dengan rincian bulanan untuk mengidentifikasi potensi surplus maupun defisit komoditas di setiap daerah.
Informasi itu memungkinkan pemerintah mengantisipasi kekurangan pasokan lebih awal melalui langkah stabilisasi termasuk memperkuat kelembagaan dengan membentuk tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Bapanas juga mendorong pemanfaatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara lebih selektif dengan mempertimbangkan besaran kenaikan harga, posisi harga terhadap harga acuan, serta kondisi pasokan dan distribusi sehingga intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Dalam rapat ini, pemerintah daerah se-Jawa turut mengidentifikasi sejumlah kendala terutama keterbatasan data perdagangan antarwilayah melalui jalur darat, perbedaan sumber dan metodologi penghitungan.
Pemda juga menyoroti perlunya penyempurnaan estimasi kebutuhan pangan, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Oleh sebab itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mendorong perbaikan proses bisnis pendataan Perdagangan Antarwilayah melalui perluasan cakupan survei dan integrasi data administratif lintas instansi.
Upaya itu dilakukan melalui pemanfaatan digitalisasi data angkutan barang melalui E-Manifest SUMBA yang dikembangkan Kementerian Perhubungan dan INATRADE-OSS milik Kementerian Perdagangan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menekankan perlunya penyempurnaan metodologi penghitungan stok pangan tingkat provinsi dengan memperhitungkan perdagangan antarwilayah di dalam provinsi agar gambaran ketersediaan komoditas semakin akurat.
Nantinya, penguatan neraca pangan Jawa diarahkan pada harmonisasi data antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan pencatatan arus perdagangan komoditas strategis dengan mengoptimalkan peran BUMD pangan, pengelola pasar, dan simpul distribusi utama.