Ekonomi

BPKH Anggarkan Biaya Operasional Rp 498,83 Miliar pada 2027

BPKH Anggarkan Biaya Operasional Rp 498,83 Miliar pada 2027

Liputan6.com, Jakarta - ) menganggarkan biaya operasional sebesar Rp 498,83 miliar untuk 2027. Dari total belanja tersebut, pos kebutuhan sumber daya manusia () menyerap porsi paling besar, yakni mencapai Rp 168,09 miliar atau setara 33,7 persen.

"Biaya SDM sebesar Rp 168,09 miliar atau 33,7 persen," ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Selain pos SDM, BPKH membagi sisa anggaran operasional tahun 2027 ke dalam lima pos pengeluaran utama lainnya:

  • Pemasaran, diseminasi, sosialisasi, dan hubungan antarkelembagaan: Rp 113,01 miliar (22,66 persen)
  • Biaya modal, aset umum, dan administrasi: Rp 108,14 miliar (21,68 persen)
  • Biaya manajemen: Rp 51,43 miliar (10,31 persen)
  • Investasi dan penempatan: Rp 39,44 miliar (7,91 persen)
  • Perencanaan, pengembangan, riset, dan konsultasi: Rp 18,72 miliar (3,75 persen).

Dinamika Perekonomian Global

Fadlul menjelaskan bahwa penyusunan anggaran operasional tersebut diarahkan untuk menopang kelancaran tugas kelembagaan sekaligus memastikan pencapaian target kinerja organisasi.

"Pengeluaran operasional tahun 2027 tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH serta pencapaian target kinerja organisasi secara optimal," katanya.

Dalam menetapkan pagu anggaran, BPKH turut mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik serta proyeksi pertumbuhan dana kelolaan haji. Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam mengelola dana umat.

Di sisi lain, BPKH juga menempatkan optimalisasi nilai manfaat bagi jemaah haji sebagai acuan utama dalam menentukan alokasi belanja operasional 2027, dengan tetap mematuhi batas maksimal belanja yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.