Ekonomi

Menaker: Kenaikan Upah Minimum 2027 Pakai Undang-Undang Baru, Ini Dia

Menaker: Kenaikan Upah Minimum 2027 Pakai Undang-Undang Baru, Ini Dia

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menakr) Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137-139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja (UU No 27/2026). Payung hukum baru ketenagakerjaan itu resmi terbit setelah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.

Tercatat, Presiden Prabowo Subianto menandatangani pengesahan Undang-Undang tersebut pada 28 Oktober 2026 lalu. Lalu diundangkan dan mulai berlaku pada hari yang sama, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 313 UU No 27/2026. Sementara pada Pasal 312 tertulis, "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Sebagai UU ketenagakerjaan, aturan itu menetapkan, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

Yassierli mengatakan, penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

"Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0," kata Yassierli dalam Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (16/11/2026).

Dalam keterangan resminya, Yassierli mengungkapkan, untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Dijelaskan, komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

"Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah," ujarnya.

Di sisi lain, dia meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.

Ditambahkan, sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat harus dilakukan pada 21 November 2026, disusul UMSP lima hari kemudian (26 November 2026). Sedangkan batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK (30 November 2026).

Tangkapan layar paparan Menaker Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dari YouTube resmi Kemendagri, Senin (16/11/2026). (Tangkapan layar paparan Menaker)Tangkapan layar paparan Menaker Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dari YouTube resmi Kemendagri, Senin (16/11/2026). (Tangkapan layar paparan Menaker) Foto: Tangkapan layar paparan Menaker Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dari YouTube resmi Kemendagri, Senin (16/11/2026). (Tangkapan layar paparan Menaker)
[Gambas:Video CNBC]