Jakarta, CNBC Indonesia - Persaingan upah minimum di kawasan industri Jawa Barat kembali menjadi sorotan menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Upah minimum Kabupaten Bekasi dan Karawang yang sudah berada di kisaran Rp5,9 juta menjadi pembanding bagi Jakarta, yang memiliki biaya hidup relatif lebih tinggi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menggunakan indeks tertentu 0,7 dalam menentukan kenaikan upah minimum. Angka tersebut dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Ibu Kota.
"Begitu pula Gubernur DKI, jangan pakai lagi indeks tertentu 0,7. Karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong. Masa Ibu Kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi," ujar Said dalam konferensi pers, Senin (16/11/26).
Penentuan upah minimum 2027 akan berlangsung di tengah proses pembahasan formula pengupahan dan pembentukan Dewan Pengupahan serta Dewan Tripartit Nasional yang baru. Kedua forum tersebut menjadi bagian penting dalam proses perundingan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sebelum keputusan kenaikan upah ditetapkan.
Said mengusulkan penggunaan indeks tertentu 0,9 untuk Jakarta. Angka ini dinilai lebih mendekati kebutuhan pekerja dibandingkan indeks 0,7, dengan tetap memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai komponen formula pengupahan.
"Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7, tapi pakai 0,9 indeks tertentunya. Lebih dekat karena rumus kenaikan upah minimum inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu," katanya.
Selain Jakarta, persoalan rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat juga menjadi perhatian kalangan buruh. Penetapan UMSK di wilayah tersebut sempat mengalami persoalan setelah rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dibatalkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Persoalan tersebut bahkan berlanjut ke jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Jakarta. Kondisi ini menjadi perhatian karena UMSK memiliki peran penting dalam menentukan standar upah pekerja di sektor-sektor tertentu, khususnya kawasan industri.
"Kami minta Gubernur Jawa Barat satu-satunya gubernur, Kang Dedi Mulyadi yang membatalkan rekomendasi UMSK Kabupaten Kota. Kang Dedi sudah kalah di PTUN Bandung dan PTUN Jakarta, jadi jangan diulangi lagi," ujar Said.
Di tingkat nasional, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 berada pada kisaran 7,5%-9,5%. Angka tersebut menjadi posisi tawar buruh dalam pembahasan pengupahan tahun depan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja dan kondisi perekonomian.
Proses perundingan diperkirakan baru berjalan setelah pembentukan Dewan Pengupahan dan Dewan Tripartit Nasional yang baru. Penetapan upah minimum juga berpotensi berlangsung lebih lambat dibandingkan harapan awal karena tahapan pembahasan yang harus diselesaikan pemerintah.
"Usulan kenaikan yang kami usulkan 7,5% sampai 9,5%. Kami berharap Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi pakai indeks tertentu yang 0,7. Jangan. Kita harus masuk Dewan Pengupahan," tegas Said.
Dengan berbagai persoalan tersebut, buruh berharap penetapan upah minimum 2027 tidak hanya berorientasi pada formula kenaikan, tetapi juga memperhatikan kesenjangan biaya hidup antardaerah. Kepastian jadwal penetapan menjadi penting agar pekerja dan pengusaha memiliki waktu untuk menyesuaikan perencanaan keuangan masing-masing.
"Dugaan saya kemungkinan agak molor memang penetapan upah minimum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar awal bulan Desember 2026 kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027, baik UMK, UMP, UMSK, dan UMSP," kata Said.
[Gambas:Video CNBC]