REPUBLIKA.CO.ID, ANTALYA, – Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo meresmikan Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya Expo, Antalya, Turkiye, pada Senin (9/11). Peresmian ini menjadi penanda tekad Indonesia untuk menerjemahkan komitmen iklim ke dalam implementasi konkret.
Dalam sambutannya, Hashim menegaskan bahwa Paviliun Indonesia mencerminkan visi nasional dalam penanganan perubahan iklim. Ia memaparkan tiga prioritas utama yang saling terhubung sebagai panduan langkah Indonesia.
"Jalan kami dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung; memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, dan menempuh jalur strategis menuju emisi nol karbon," kata Hashim saat peresmian.
Sinergi Iklim dan Pembangunan
Hashim menekankan bahwa aksi iklim tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional. Menurutnya, upaya mengatasi krisis iklim harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.
"Ambisi kami bukan hanya melindungi bangsa kami dari dampak perubahan iklim, tetapi juga berkontribusi memberikan solusi yang bermanfaat bagi dunia yang lebih luas," ujarnya. Ia merinci bahwa aksi iklim harus selaras dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan rakyat.
Untuk mencapai target tersebut, Hashim menyerukan kolaborasi multipihak. Ia menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, dan ilmuwan harus bekerja sama mengatasi dampak perubahan iklim terhadap masyarakat global. Indonesia juga membuka pintu bagi kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, rasa saling menghormati, investasi, berbagi pengetahuan, dan alih teknologi.
Hashim berharap Paviliun Indonesia dapat memfasilitasi percakapan antar-negara, baik melalui jalur pemerintah, LSM, maupun pelaku usaha. Interaksi ini diharapkan mengarah pada proyek kerja sama konkret untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Instrumen Diplomasi Iklim
Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa Paviliun Indonesia berfungsi sebagai instrumen kunci diplomasi iklim bangsa. Kehadirannya menjadi etalase utama untuk memperlihatkan kepemimpinan, kebijakan, capaian, dan aksi nyata Indonesia di kancah global, sekaligus memperkuat kerja sama multilateral yang inklusif.
Jumhur mengingatkan bahwa perubahan iklim kini telah menjadi krisis mendesak yang dampaknya dirasakan langsung oleh berbagai negara. Dampak tersebut meliputi terganggunya ekosistem, ketahanan pangan, hingga kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan perubahan iklim menuntut tanggung jawab bersama yang melampaui batas-batas administratif.
"Ambisi iklim harus diikuti dengan pelaksanaan yang nyata. Agenda iklim global harus bergerak melampaui komitmen dan deklarasi menuju implementasi yang konkret, terukur, serta didukung pembiayaan yang memadai," tegas Jumhur.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.