meminta agar Pemerintah Pusat memberikan dana transfer ke daerah (TKD) secara maksimal.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban beralasan kebijakan efisiensi yang diterapkan saat ini sangat menyulitkan untuk melaksanakan program pembangunan.
"Kami meminta perhatian pemerintah pusat, karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain, selain TKD, termasuk di dalamnya dana Otsus Papua," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).
Elai menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki sumber dana lain yang bisa digunakan selain dana TKD.
Ia menyebut Papua Pegunungan juga tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga seluruh program pembangunan baru bisa berjalan jika dana TKD tercukupi.
"Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal," ujarnya.
Ia menjelaskan seluruh pembangunan yang dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan hingga ekonomi masyarakat saat ini sepenuhnya berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
Sementara untuk pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten, kata dia, harus dilakukan dengan Dana Transfer Infrastruktur (DTI).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Pegunungan, Marthen Kogoya menyebut Dana Otsus untuk Papua Pegunungan juga terus menurun sejak disahkan pada 2023.
Akibat penurunan dana otsus itu, Marthen menyebut program yang telah dicanangkan sebelumnya mengalami kesulitan untuk direalisasikan.
Oleh karenanya, ia meminta agar Presiden Prabowo Subianto dapat memulihkan dana TKD untuk wilayah Papua Pegunungan.
Marthen juga menyarankan apabila kebijakan efisiensi masih diterapkan, harus ada pengecualian pada daerah tertentu, terlebih daerah otonom baru seperti Papua Pegunungan.
"Papua Pegunungan ini tidak punya PAD. Jadi berharap sepenuhnya dari TKD pusat. KalauTKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat," ujarnya.